ACEH TENGAH — Anggota DPRK Aceh Tengah, Khairul Ahadian, menyoroti secara serius pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Kala Segi, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan pengamatan visualnya secara langsung ke lokasi, ia mempertanyakan kelayakan konstruksi bangunan tersebut, terutama dari aspek kekuatan struktur dan ketahanan terhadap gempa bumi.
Sebagai seorang sarjana teknik, Khairul menilai pembangunan huntap di daerah rawan gempa seperti Aceh Tengah seharusnya dilaksanakan dengan mengutamakan standar keselamatan konstruksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Terlebih, bangunan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang telah mengalami musibah dan kini menggantungkan harapan pada pemerintah untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman.
Ia mengaku prihatin karena berdasarkan pengamatan visualnya, tidak terlihat penggunaan besi tulangan pada konstruksi bangunan yang ditinjau. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai sistem struktur yang digunakan, metode konstruksi, serta dasar perhitungan teknis yang menjadi acuan pembangunan huntap tersebut.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah tertimpa musibah justru kembali dibayangi kekhawatiran akibat kualitas hunian yang mereka tempati. Mereka kehilangan rumah karena bencana, dan sekarang mereka berhak mendapatkan rumah pengganti yang benar-benar aman. Keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan!” tegas Khairul Ahadian.
Ia menegaskan bahwa pengamatan visual mengenai tidak terlihatnya besi tulangan bukanlah satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bangunan tidak aman. Akan tetapi, temuan tersebut menurutnya merupakan alasan yang patut untuk meminta penjelasan teknis secara terbuka.
Pelaksana Mengklaim Sudah Dianalisis Tahan Gempa, Mana Bukti Teknisnya?
Khairul mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan pihak pelaksana di lapangan, pembangunan huntap tersebut telah melalui analisis ketahanan gempa.
Namun, sebagai seorang sarjana teknik, ia menilai keterangan tersebut perlu diperkuat dengan dokumen perencanaan dan bukti teknis yang dapat diperiksa secara profesional.
Ia mempertanyakan sistem struktur yang digunakan, spesifikasi material bangunan, metode pelaksanaan konstruksi, serta dasar perhitungan yang digunakan untuk memastikan bangunan mampu menahan beban gempa sesuai persyaratan yang berlaku.
“Kalau memang sudah dianalisis tahan gempa, silakan buka dan jelaskan dasar perhitungannya. Jangan hanya meminta masyarakat percaya pada pernyataan bahwa bangunan ini sudah aman. Keselamatan bangunan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan dan pemeriksaan teknis yang jelas,” ungkapnya.
Khairul juga meminta agar pemeriksaan dilakukan oleh tenaga ahli struktur yang kompeten dan independen untuk menilai kesesuaian antara desain, material, serta kondisi konstruksi di lapangan.
Jangan Tunggu Terjadi Masalah Baru Pemerintah Bertindak
Bagi Khairul, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai metode pembangunan atau spesifikasi material. Persoalan utamanya adalah hak masyarakat terdampak bencana untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman dan layak.
Ia mengingatkan bahwa Aceh Tengah merupakan wilayah yang memiliki risiko gempa bumi. Karena itu, aspek keselamatan struktur harus menjadi pertimbangan utama sejak tahap perencanaan hingga bangunan diserahterimakan kepada masyarakat.
Menurutnya, apabila terdapat keraguan mengenai kesesuaian konstruksi, pemeriksaan teknis harus segera dilakukan sebelum masyarakat menempati bangunan atau sebelum keraguan tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Jangan menunggu terjadi sesuatu baru semua pihak sibuk mencari penjelasan dan saling melempar tanggung jawab. Kita sedang berbicara tentang rumah masyarakat yang sudah tertimpa musibah. Jangan sampai niat membantu masyarakat justru meninggalkan persoalan baru yang membahayakan mereka,” tegas Khairul.
Ia meminta Bupati Aceh Tengah berkoordinasi dengan BNPB dan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa pembangunan huntap di Desa Kala Segi telah memenuhi ketentuan keselamatan bangunan yang berlaku.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian teknis, ia meminta agar dilakukan langkah perbaikan sesuai rekomendasi tenaga ahli sebelum hunian tersebut dinyatakan layak digunakan.
Bupati Aceh Tengah Harus Bertanggung Jawab Mengawasi Keselamatan Warganya
Khairul menegaskan bahwa persoalan pembangunan huntap tidak semestinya hanya dibebankan kepada pihak pelaksana proyek. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di bawah kepemimpinan Bupati Aceh Tengah, juga harus memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana memperoleh hunian yang layak, aman, dan memenuhi persyaratan teknis.
Menurutnya, meskipun pembangunan huntap tersebut dilaksanakan oleh BNPB atau melalui mekanisme program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta memastikan setiap persoalan yang menyangkut keselamatan warga mendapatkan perhatian serius.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan dan perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan huntap tersebut.
“Saya ingin bertanya kepada Bupati Aceh Tengah, sejauh mana pengawasan dan perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan huntap ini? Apakah pemerintah daerah sudah melihat langsung kondisi konstruksinya? Apakah sudah ada pemeriksaan teknis yang memastikan bangunan ini benar-benar memenuhi standar keselamatan bagi masyarakat yang akan menempatinya?” ujar Khairul.
Ia menekankan bahwa masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit setelah tertimpa musibah tidak boleh dibiarkan menghadapi ketidakpastian mengenai keamanan rumah mereka sendiri.
Menurut Khairul, pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika penyerahan bantuan atau peresmian bangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menghasilkan hunian yang aman dan memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat.
“Jangan hanya hadir saat seremoni penyerahan rumah. Pemerintah harus hadir memastikan kualitasnya, mengawasi pelaksanaannya, dan memperjuangkan keselamatan masyarakat. Ketika muncul persoalan teknis yang menyangkut keamanan hunian, pemerintah daerah tidak boleh diam. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji,” tegasnya.
Uang Negara Digunakan, Keselamatan Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan
Khairul Ahadian menegaskan bahwa pembangunan huntap yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara transparan, memenuhi spesifikasi teknis, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Ia meminta seluruh pihak yang terlibat, mulai dari perencana, pelaksana, pengawas, hingga instansi pemerintah yang memiliki kewenangan, menjalankan tanggung jawab masing-masing secara profesional.
Menurutnya, masyarakat terdampak bencana tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung risiko apabila kemudian ditemukan persoalan dalam perencanaan atau pelaksanaan pembangunan.
“Ini menyangkut uang negara dan keselamatan rakyat. Karena itu, semua pihak yang memiliki kewenangan harus berani memberikan penjelasan. Saya sebagai anggota DPRK Aceh Tengah akan mendorong agar persoalan ini mendapatkan perhatian serius. Jangan sampai masyarakat yang sudah menjadi korban bencana justru merasa ditinggalkan ketika mereka membutuhkan perlindungan pemerintah,” tutup Khairul Ahadian.
Khairul berharap persoalan pembangunan huntap di Desa Kala Segi segera mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan instansi terkait, sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai keamanan hunian yang akan mereka tempati.
Ia menekankan bahwa jika pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian teknis, perbaikan harus dilakukan berdasarkan rekomendasi tenaga ahli sebelum rumah dinyatakan layak dihuni.
Catatan: Transkripsi ini disusun dari bagian-bagian gambar yang Anda kirim. Beberapa paragraf dalam gambar berulang, sehingga saya gabungkan agar tidak terjadi pengulangan dalam naskah. Pernyataan tentang kondisi konstruksi tetap diposisikan sebagai pengamatan dan pertanyaan Khairul, bukan sebagai kesimpulan teknis bahwa bangunan tersebut tidak aman.
Eksplorasi konten lain dari KEN NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
