JAKARTA | KenNews.id – Pemerintah pusat menargetkan seluruh aktivitas belajar mengajar di tenda darurat di Kabupaten Aceh Tengah segera berakhir. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyampaikan bahwa percepatan pemulihan sektor pendidikan pascabencana menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Hingga kini, sejumlah sekolah di wilayah terdampak, terutama di Kecamatan Linge, masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat akibat ancaman longsor dan kerusakan bangunan sekolah.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Aceh Tengah mengajukan lima usulan prioritas yang mencakup relokasi dan rehabilitasi sekolah terdampak bencana. Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 17 sekolah yang harus direlokasi karena berada di zona rawan bencana, terdiri dari lima TK, 10 SD, dan dua SMP.
Selain itu, sebanyak 238 sekolah membutuhkan rehabilitasi dan perbaikan, meliputi 27 TK, 174 SD, dan 37 SMP.
“Beberapa sekolah masih belajar di tenda. Tanah untuk relokasi sudah kami siapkan. Namun kondisi longsor yang terus terjadi menyebabkan proses penanganan menjadi lebih lambat. Kami tidak ingin masyarakat berpikir bahwa pemerintah tidak hadir dalam menyelesaikan persoalan ini,” kata Haili Yoga.
Ia menjelaskan, salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah baru. Saat ini proses penyediaan lahan masih berlangsung dan ditargetkan segera rampung.
“Hari ini kami menyampaikan lima item proposal terkait relokasi sekolah TK, SD, dan SMP. Alhamdulillah sudah mendapat penjelasan dari Pak Dirjen dan langsung ditindaklanjuti. Tugas kami di daerah adalah menyiapkan lahan, dan saat ini sedang berproses,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat pemulihan pendidikan di Aceh Tengah. Menurutnya, fase pembelajaran di tenda harus segera dituntaskan melalui pembangunan Ruang Kelas Darurat (RKD) sebagai solusi sementara sebelum pembangunan sekolah permanen dilakukan.
“Pemda siapkan lahan relokasi, kemudian kita bangun Ruang Kelas Darurat. Jika lahannya tersedia, dalam dua minggu RKD bisa selesai dibangun,” tegas Gogot.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 33 Ruang Kelas Darurat di wilayah terdampak bencana. Kementerian juga terus mengirimkan tim ke Aceh Tengah untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Sekolah yang terdampak paling parah dan menjadi prioritas akan lebih dahulu dibangun,” tambahnya.
Pemkab Aceh Tengah berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat terwujudnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa sehingga proses pendidikan dapat kembali berjalan normal pascabencana.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aceh Tengah turut didampingi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah Salimsyah, Tenaga Ahli Bupati Alwin Al Lahat, serta Kabag Prokopim Setdakab Aceh Tengah Rahmat Hidayat.
