Breaking News

Keluarga Minang Saiyo Aceh Tengah Salurkan Bantuan untuk Perbaikan Jalan dan Jembatan Enang-Enang

Keluarga Minang Saiyo Aceh Tengah salurkan bantuan untuk perbaikan jalan dan jembatan Tajuk Enang-Enang. Foto: KenNews.id

BENER MERIAH | KenNews.id – Gelombang dukungan masyarakat untuk perbaikan jalan dan Jembatan Enang-Enang terus mengalir. Setelah sebelumnya bantuan datang dari individu, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, serta berbagai organisasi formal dan nonformal, kali ini bantuan disalurkan oleh Keluarga Minang Saiyo Aceh Tengah.

Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp6 juta diserahkan oleh perwakilan organisasi tersebut, Asmun Guci, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Sosial Keluarga Minang Saiyo Aceh Tengah.

Dalam kesempatan itu, Asmun Guci menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki akses jalan Bireuen–Takengon melalui kawasan Enang-Enang. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Syahrial yang dinilai menjadi penggerak utama dalam upaya pembukaan kembali jalur tersebut setelah terputus akibat banjir dan tanah longsor pada 26 November 2025.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada Syahrial, yang telah berinisiatif membuka kembali akses jalan Bireuen–Takengon melalui Jembatan Enang-Enang. Apa yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kebutuhan masyarakat banyak,” ujar Asmun.

Selain bantuan dana, Keluarga Minang Saiyo Aceh Tengah juga menyerahkan sebuah jaket kepada Syahrial sebagai simbol penghargaan dan harapan agar terus menebarkan kebaikan bagi masyarakat.

Perbaikan akses jalan dan jembatan Enang-Enang sejauh ini masih banyak bergantung pada dukungan swadaya masyarakat. Jalur vital penghubung Bireuen dan Takengon tersebut mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025. Dalam beberapa pekan terakhir, warga secara mandiri mengumpulkan dana dan mengerahkan alat berat untuk membuka kembali akses yang sempat lumpuh berbulan-bulan.

Sementara itu, bantuan pemerintah untuk penanganan permanen di lokasi tersebut baru direncanakan pada tahun 2027. Kondisi ini membuat berbagai elemen masyarakat terus bergerak menggalang dukungan agar akses transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian wilayah tengah Aceh tersebut dapat tetap berfungsi bagi masyarakat.