TAKENGON | KenNews.id – Pasca bencana hidrometeorologi yang berulang di Aceh Tengah dan Bener Meriah, publik justru dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: setelah bencana, apa?
Ketiadaan arah yang jelas terkait grand design penanganan pasca bencana kembali disorot dalam diskusi “Mupakat Rakyat: Percepatan Penanganan Bencana Aceh” yang diinisiasi oleh Aliansi Relawan Wilayah Tengah Aceh (ARA), Selasa (14/4/2026) di Takengon.
Yan Budianto dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) secara terbuka mengaku tidak mengetahui arah kebijakan besar pemerintah.
“Saya sendiri yang berasal dari daerah ini tidak tahu apa grand design pasca bencana. Mungkin pemerintah sudah punya, tapi saya tidak tahu,” ujar Yan di hadapan peserta diskusi.
Pernyataan tersebut menjadi alarm keras bahwa komunikasi dan transparansi pemerintah dalam penanganan pasca bencana masih jauh dari harapan. Padahal, masyarakat—terutama yang terdampak langsung—membutuhkan kepastian, bukan sekadar respons darurat yang berulang setiap kali bencana datang.
Diskusi yang juga menghadirkan Yunadi Harun Rasyid, Wahyu, dan dimoderatori Idrus Ados ini mengerucut pada satu kesimpulan: penanganan bencana di wilayah tengah Aceh masih bersifat reaktif, belum menyentuh aspek mitigasi jangka panjang.
Sementara itu, Zulfan Diara Gayo dari komunitas Relawan Gayo Mentalu mengungkap fakta yang lebih mengkhawatirkan. Ia menyebut sejumlah kawasan rawan yang bahkan tidak memiliki jalur evakuasi memadai.
“Kalau bencana terjadi, masyarakat tidak tahu harus lari ke mana. Tidak ada titik aman. Alternatif terakhir ya lari ke danau,” ungkapnya.
Pernyataan ini menggambarkan kondisi darurat yang sesungguhnya: masyarakat hidup di wilayah rawan, tanpa peta risiko yang jelas, tanpa jalur evakuasi, dan tanpa skenario penyelamatan yang terstruktur dan ini harus menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Ironisnya, bencana yang terus berulang sejak akhir 2025 hingga awal 2026 seharusnya menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih kuat—bukan sekadar memperbaiki kerusakan yang sama berulang kali.
Minimnya grand design pasca bencana membuka ruang pertanyaan besar: apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk pemulihan jangka panjang, atau hanya sibuk memadamkan api setiap kali krisis datang?
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan kegagalan tata kelola. Dan seperti yang mulai dirasakan masyarakat hari ini—yang paling berbahaya bukanlah banjir atau longsor, tetapi ketidakpastian.
Diskusi yang dibalut halal bilhalal ini dihadiri oleh para relawan yang bekerja dalam penanganan bencana dan pasca bencana di Aceh Tengah dan Bener Meriah
