TAKENGON| KenNews.id – Polemik terkait penanganan jalan dan jembatan Enang-Enang yang menjadi akses vital masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah mendapat tanggapan dari Koordinator Posko Galapana Satgas DPR RI Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Januar Effendi S.IP.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRA, Salihin, meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnaini. Permintaan tersebut disampaikan karena dinilai lambannya penanganan akses jalan dan jembatan Enang-Enang yang telah terdampak bencana selama tujuh bulan.
Salihin menilai, masyarakat telah menunjukkan kepedulian dengan membuka kembali akses jalan secara swadaya. Namun, menurutnya, langkah masyarakat tersebut justru dihentikan oleh pihak BPJN.
“Aneh, di tengah masyarakat yang menunjukkan kepedulian dan semangat gotong royong luar biasa membangun jalan secara swadaya demi menjaga konektivitas kawasan, BPJN justru datang menghentikan proses pembangunan jalan Enang-Enang,” ujar Salihin dikutip dari media lintasgayo.com, Rabu (1/7/2026).
Menanggapi hal tersebut, Januar Effendi meminta semua pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada Plt Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, yang dipercaya Kementerian PUPR untuk memimpin pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Aceh.
Menurut Januar, pascabencana pihak BPJN Aceh bersama Kementerian PUPR dan Satgas Galapana DPR RI telah turun langsung melakukan peninjauan terhadap kondisi jalan dan Jembatan Enang-Enang.
“Peninjauan tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mencari solusi terbaik. Bukan hanya solusi sementara, tetapi pembangunan jalan dan jembatan permanen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
Ia menyebut, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya memulihkan akses yang rusak, tetapi harus dirancang dengan pertimbangan strategis untuk masa depan ekonomi daerah.
“Kita tentu bisa saja membangun jembatan di lokasi yang ada saat ini. Namun yang lebih penting adalah bagaimana menghadirkan infrastruktur yang memiliki nilai strategis bagi masa depan Aceh Tengah dan Bener Meriah,” ujarnya.
Januar menilai, keberadaan jalan yang mampu dilalui kendaraan besar seperti kontainer sangat penting untuk mendukung potensi ekonomi masyarakat, terutama komoditas unggulan kopi Gayo.
“Salah satu potensi terbesar daerah kita adalah kopi Gayo. Namun bagaimana hasil kopi dapat bersaing di pasar dunia apabila akses jalan nasional belum memadai? Infrastruktur jalan menjadi kunci agar distribusi hasil perkebunan dapat dilakukan secara efisien,” jelasnya.
Ia berharap ke depan proses ekspor kopi Gayo dapat dilakukan langsung dari wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah tanpa harus melalui proses administrasi dan fasilitas pendukung di luar daerah.
“Harapan kita, kopi dari Takengon dan Bener Meriah tidak lagi harus melalui proses klaim, karantina, dan administrasi ekspor di luar daerah. Kita ingin seluruh proses tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi daerah,” katanya.
Menurut Januar, dalam peninjauan lapangan bersama Kementerian PUPR, BPJN Aceh, dan Satgas Galapana DPR RI juga muncul gagasan pembangunan dengan konsep jangka panjang, termasuk kemungkinan penataan trase jalan, membuka jalur baru dari bagian atas, serta pembangunan jembatan layang apabila diperlukan.
“Komunikasi antara Satgas Galapana DPR RI dengan Menteri PUPR juga telah dilakukan dan mendapat respons positif untuk mencari solusi terbaik bagi pembangunan ruas jalan strategis Aceh Tengah–Bener Meriah,” ungkapnya.
Ia mengajak masyarakat dan seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah agar pembangunan dapat segera terealisasi.
“Saat ini yang dibutuhkan bukanlah mendorong pergantian pimpinan BPJN, melainkan memperkuat sinergi dan memberikan kepercayaan kepada BPJN Aceh di bawah kepemimpinan Plt Zulkarnaini untuk menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi harapan masyarakat,” pungkas Januar.
Eksplorasi konten lain dari KEN NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
