Setahun Pascabencana, Jalan Provinsi Takengon–Bintang Masih Darurat, Warga Gelar Gotong Royong

TAKENGON | KenNews.id – Setahun setelah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan Aceh Tengah pada November 2025, kondisi jalan provinsi penghubung Takengon–Bintang melalui jalur utara Danau Lut Tawar hingga pertengahan November 2026 masih memprihatinkan.

Jalan yang menjadi akses penting bagi masyarakat Kecamatan Bintang tersebut hingga kini masih dalam kondisi darurat. Kerusakan di sejumlah titik, seperti Ujung Paking, Ajar Anak dan Gegarang membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bukan hanya petani yang terdampak, para guru dan pekerja kantoran yang setiap hari melintasi jalur tersebut untuk pergi dan pulang bekerja juga harus menghadapi kondisi jalan yang rusak.

Salah satu titik terparah berada di kawasan Ujung Paking. Saat hujan turun, badan jalan berubah menjadi becek, berlumpur, dan licin. Kondisi ini membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang setiap hari melintasi kawasan tersebut.

Persoalan jalan ini telah menjadi keluhan masyarakat Bintang. Warga bahkan telah meminta wakil mereka di DPRK Aceh Tengah, Khairul Ahadian, untuk menyuarakan persoalan tersebut agar segera mendapat perhatian pemerintah.

Mengingat statusnya sebagai jalan provinsi, kewenangan dan tanggung jawab penanganan jalan tersebut berada pada Pemerintah Aceh.

Sebelumnya, menurut pengakuan warga, saat menjadi khatib pada pelaksanaan Salat Idulfitri di Bintang, Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, pernah menyampaikan bahwa jalan tersebut akan segera diperbaiki pada tahun 2026.

Namun, hingga November 2026, perbaikan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat Kecamatan Bintang berinisiatif mengambil langkah sendiri. Mereka berencana melaksanakan gotong royong pada Sabtu, 14 November 2026, dengan memusatkan kegiatan di titik kerusakan terparah, yakni kawasan Ujung Paking.

Gotong royong ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap akses transportasi yang setiap hari mereka gunakan. Namun, inisiatif warga tentu tidak dapat menggantikan tanggung jawab pemerintah dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan provinsi.

Masyarakat berharap Pemerintah Aceh segera turun tangan melakukan penanganan permanen, sehingga akses Takengon–Bintang kembali aman dan layak dilalui.

Sebab, bagi masyarakat Bintang, jalan tersebut bukan sekadar jalur penghubung antarkawasan, tetapi juga urat nadi perekonomian, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat.