Khairul Ahadian Desak Anggota DPRA Dapil 4 Perjuangkan Perbaikan Jalan Takengon–Bintang

TAKENGON | KenNews.id – Kondisi ruas jalan provinsi Takengon–Bintang yang hingga kini masih membutuhkan penanganan serius pascabencana hidrometeorologi mendapat perhatian Anggota DPRK Aceh Tengah, Khairul Ahadian, ST.

Khairul yang merupakan kader Partai Demokrat itu mendesak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang mewakili Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah agar lebih serius memperjuangkan percepatan perbaikan jalan tersebut.

Menurutnya, jalan Takengon–Bintang merupakan ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh. Karena itu, penanganan dan perbaikannya harus menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melalui instansi teknis terkait, bukan justru terus dibebankan kepada pemerintah kabupaten.

Ia menilai, anggota DPRA Dapil 4 memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan persoalan tersebut karena merupakan representasi masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah di lembaga legislatif tingkat provinsi.

“Secara khusus saya mendesak anggota DPRA Dapil 4 agar benar-benar memperjuangkan perbaikan jalan Takengon–Bintang. Ini merupakan ruas jalan kewenangan provinsi. Maka sudah seharusnya Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius, terlebih kerusakannya berkaitan dengan dampak bencana hidrometeorologi,” tegas Khairul.

Ia menyayangkan apabila kerusakan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat tidak segera mendapatkan penanganan yang jelas. Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji maupun pendataan yang terus berulang.

Khairul menegaskan, DPRA memiliki tiga fungsi konstitusional, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dimaksimalkan oleh anggota DPRA Dapil 4 untuk memastikan Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Takengon–Bintang.

“Jangan sampai kita hanya berbicara tentang kewenangan provinsi, tetapi tidak ada perjuangan konkret untuk menghadirkan anggaran dan memastikan pekerjaan dilaksanakan. Anggota DPRA harus mengawal ini dalam pembahasan APBA dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Aceh,” ujarnya.

Menurutnya, jalan Takengon–Bintang memiliki arti penting bagi mobilitas masyarakat dan konektivitas wilayah. Apabila kerusakan tidak segera ditangani secara serius dan permanen, dampaknya akan terus dirasakan masyarakat, baik dari sisi transportasi, aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, maupun akses terhadap pelayanan publik.

Ia juga meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh terhadap kondisi ruas jalan tersebut.

Evaluasi itu diperlukan untuk menetapkan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kerusakan sekaligus memastikan tersedianya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

Khairul mengingatkan agar penanganan jalan tersebut tidak hanya bersifat sementara. Pemerintah perlu menyiapkan solusi teknis yang mampu mengantisipasi kondisi geografis dan potensi bencana hidrometeorologi di kawasan tersebut sehingga kerusakan serupa tidak terus berulang.

Lebih lanjut, ia berharap anggota DPRA Dapil 4 mengambil inisiatif dengan mengagendakan pembahasan khusus bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan kejelasan program, besaran kebutuhan anggaran, serta jadwal pelaksanaan perbaikan jalan Takengon–Bintang.

“Ini bukan semata-mata kepentingan pemerintah kabupaten, tetapi kepentingan masyarakat Aceh Tengah. Kami berharap anggota DPRA Dapil 4 hadir memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui kewenangan yang mereka miliki. Jangan biarkan jalan yang menjadi kewenangan provinsi ini terus mengalami kerusakan tanpa kepastian penanganan,” tutup Khairul Ahadian.