KenNews.id – Di tengah Aceh Tengah yang masih tertatih akibat bencana, ada satu kelompok yang tampak paling sibuk: para pemilik kuda dan induk organisasinya. Mereka bukan sibuk memulihkan keadaan, bukan pula membantu masyarakat yang terisolasi, tetapi sibuk melobi agar pacuan kuda tetap digelar.
Ini bukan sekadar desakan. Ini tekanan.
Dan tekanan itu kini menguji nyali serta integritas Pemerintah Aceh Tengah: berpihak pada rakyat, atau tunduk pada kepentingan segelintir elite hobi?
Mari kita jujur. Mereka yang paling keras mendorong event ini bukanlah korban bencana. Mereka tidak menyeberangi sungai tanpa jembatan. Mereka tidak kehilangan akses ke kebun. Mereka tidak mengantar anak sekolah dengan rasa cemas setiap hari.
Namun justru suara merekalah yang paling dominan.
Di sinilah persoalannya menjadi terang: ketika kepentingan rekreasi dan gengsi kelompok tertentu mencoba dipaksakan di atas penderitaan publik, itu bukan lagi soal tradisi—itu soal ketidakpekaan.
Induk organisasi pacuan kuda seharusnya menjadi pihak yang paling mengerti konteks sosial. Bukan malah tampil sebagai penekan kebijakan. Jika mereka tetap ngotot mendorong pelaksanaan event di tengah situasi krisis, maka publik berhak mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya pacuan kuda ini?
Apakah untuk masyarakat luas? Atau hanya untuk memenuhi kepentingan komunitas terbatas yang memiliki sumber daya?
Lebih jauh, narasi yang mencoba membungkus event ini sebagai bagian dari “trauma healing” terasa tidak hanya dipaksakan, tetapi juga merendahkan akal sehat publik. Trauma tidak disembuhkan dengan perlombaan. Trauma sembuh ketika negara hadir—membangun kembali yang rusak, membuka akses yang terputus, dan memastikan keselamatan warganya.
Bukan dengan menggelar tontonan bagi mereka yang bahkan tidak terdampak.
Jika pemerintah akhirnya menyerah pada tekanan ini, maka yang terjadi bukan sekadar kesalahan kebijakan, melainkan kegagalan moral. Karena dalam kondisi seperti sekarang, setiap keputusan adalah pernyataan sikap: bersama rakyat, atau bersama kepentingan sempit.
Pemilik kuda dan organisasinya harus sadar diri. Ini bukan waktu yang tepat untuk memaksakan agenda. Empati bukan sekadar ucapan, tetapi ditunjukkan dengan menahan diri.
Dan pemerintah harus berhenti memberi ruang pada tekanan yang tidak pada tempatnya.
Aceh Tengah tidak butuh gemuruh pacuan kuda hari ini.
Aceh Tengah butuh jalan yang bisa dilalui, jembatan yang bisa diseberangi, dan rasa aman yang bisa dirasakan.
Jika itu saja belum mampu diwujudkan, maka setiap upaya memaksakan perayaan hanyalah bentuk lain dari ketidakpedulian yang dilegalkan.
