Breaking News
OPINI  

Konflik Gajah-Manusia di Peusangan: Regulasi Banyak, Tanggung Jawab ke Mana?

Oleh: Uriessamadin, S.Hut.
Sekretaris RASTIK Conservation Lestari
(Rimbawan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan)

Ada ironi besar dalam penanganan konflik gajah dan manusia di lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Aceh. Di satu sisi, negara memiliki seperangkat regulasi untuk melindungi satwa liar dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, di sisi lain, masyarakat yang kebun dan sumber penghidupannya rusak akibat konflik dengan gajah justru harus menghadapi kerugian tanpa kepastian pemulihan.

Gajah terus bergerak mengikuti naluri dan kebutuhan ekologisnya. Manusia berusaha mempertahankan ruang hidup dan sumber ekonominya. Sementara negara, yang seharusnya hadir sebagai penengah sekaligus penanggung jawab tata kelola, justru belum mampu menyediakan mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

Pertanyaannya sederhana: sampai kapan masyarakat harus menanggung sendiri biaya konservasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama?

Persoalan konflik gajah-manusia di lanskap DAS Peusangan sesungguhnya bukan karena Aceh tidak memiliki aturan. Persoalannya justru terletak pada regulasi yang tidak dituntaskan hingga tahap pelaksanaan, pemulihan, dan pertanggungjawaban.

Regulasi Ada, Tetapi Siapa yang Menanggung Kerugian Rakyat?

Aceh telah memiliki Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satwa Liar. Secara normatif, keberadaan qanun ini merupakan landasan penting dalam perlindungan satwa liar dan pengelolaan konflik antara manusia dengan satwa.

Namun, menurut kajian dan temuan Jaringan Gajah Nusantara (JGN), masih terdapat kekosongan dalam aturan pelaksanaan, khususnya menyangkut perlindungan masyarakat terdampak dan mekanisme kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh konflik satwa liar.

Inilah persoalan mendasar yang selama ini luput dari perhatian.

Ketika gajah memasuki kebun masyarakat dan merusak tanaman produktif, petani kehilangan sumber penghasilan. Ketika tanaman kopi, pinang, atau komoditas lainnya rusak, kerugiannya bukan sekadar angka dalam laporan lapangan. Ada biaya produksi, tenaga bertahun-tahun, dan kebutuhan keluarga yang ikut terancam.

Tetapi setelah konflik terjadi, masyarakat sering kali hanya menerima kehadiran petugas untuk melakukan pengusiran. Setelah itu, mereka kembali menghadapi kerusakan yang sama, tanpa kepastian siapa yang bertanggung jawab atas pemulihan kerugiannya.

Konservasi akhirnya terasa seperti kewajiban sepihak masyarakat.

Masyarakat diminta menjaga habitat, tidak mengganggu gajah, dan menerima kehadiran satwa dilindungi. Namun, ketika ruang ekonomi mereka terdampak, negara belum menghadirkan mekanisme kompensasi yang dapat diakses secara jelas dan adil.

Apakah keadilan konservasi hanya berlaku untuk satwa, tetapi tidak berlaku bagi manusia yang hidup di sekitar habitatnya?

Mengusir Gajah Bukan Berarti Menyelesaikan Konflik

Selama ini, sejumlah pendekatan teknis telah dilakukan oleh Resor KSDA Bener Meriah, mulai dari penggunaan drone, pagar kejut, pemanfaatan gajah terlatih, hingga berbagai intervensi lapangan lainnya.

Upaya tersebut tentu penting dan patut diapresiasi. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah semua pendekatan itu mampu menyelesaikan akar persoalan?

Pengusiran hanya menjawab pertanyaan tentang bagaimana memindahkan gajah dari suatu lokasi. Ia belum menjawab mengapa konflik terus berulang, bagaimana koridor pergerakan gajah dipertahankan, bagaimana habitat dipulihkan, dan bagaimana masyarakat dapat hidup aman tanpa harus kehilangan mata pencaharian.

Bahkan, fasilitas seperti pagar kejut membutuhkan pemeliharaan rutin dan keterlibatan masyarakat. Tanpa perawatan, fasilitas tersebut kehilangan fungsi. Tanpa rasa memiliki, masyarakat sulit diharapkan menjadi bagian dari sistem pengamanan yang berkelanjutan.

Artinya, persoalan konflik tidak cukup diselesaikan dengan mendatangkan peralatan, memasang pagar, kemudian melakukan pengusiran setiap kali gajah muncul.

Kita tidak sedang menghadapi persoalan yang selesai dengan satu kali intervensi.

Gajah tidak mengenal batas administrasi desa, kecamatan, ataupun kabupaten. Selama jalur pergerakan dan habitatnya masih tersedia, pergerakan satwa akan terus berlangsung mengikuti kebutuhan ekologisnya.

Karena itu, penanganan yang hanya berorientasi pada pengusiran sama saja dengan memindahkan persoalan dari satu kampung ke kampung lainnya.

Empat Kabupaten, Satu Lanskap, Tetapi Siapa yang Bertanggung Jawab?

Lanskap DAS Peusangan merupakan kawasan ekologis yang memiliki keterkaitan lintas wilayah, mencakup Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.

Tetapi, apakah ada sistem koordinasi yang benar-benar bekerja untuk memastikan penanganan konflik di seluruh lanskap tersebut?

Gajah tidak pernah meminta izin ketika melintasi batas kabupaten. Namun, dalam praktik pemerintahan, kewenangan dan penanganan sering kali terkotak-kotak berdasarkan wilayah administrasi.

Ketika konflik terjadi di satu kabupaten, pemerintah kabupaten tersebut cenderung menjadi pihak yang paling terlihat menanggung persoalan. Padahal, pergerakan satwa dan persoalan habitatnya tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekologis wilayah lain.

Inilah alasan mengapa pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Satwa Liar tingkat Provinsi Aceh menjadi kebutuhan yang perlu segera dibahas dan diwujudkan.

Satgas tersebut tidak boleh sekadar menjadi lembaga tambahan dengan struktur organisasi dan surat keputusan. Ia harus memiliki kewenangan koordinasi, sistem pemantauan pergerakan gajah, mekanisme respons cepat, pembagian tanggung jawab, serta skema pemulihan bagi masyarakat terdampak.

Jika tidak, koordinasi lintas kabupaten hanya akan menjadi jargon dalam berbagai pertemuan.

Perusahaan Sawit Jangan Hanya Menikmati Ruang Ekonomi, Sementara Rakyat Menanggung Konflik

Satu hal lain yang perlu dibuka secara serius adalah tanggung jawab perusahaan perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit yang berada di sekitar lanskap konflik.

Dalam konteks pengelolaan lanskap, keberadaan perusahaan tidak bisa dilepaskan dari kewajiban untuk menjalankan praktik usaha yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga menempatkan aspek keberlanjutan sebagai bagian penting dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit.

Karena itu, perlu ada pemeriksaan yang transparan terhadap bagaimana perusahaan mengelola areal perkebunannya, memenuhi kewajiban lingkungan, melakukan identifikasi risiko konflik satwa liar, serta melaporkan dan menangani dampak aktivitas perkebunan terhadap lanskap.

RASTIK Conservation Lestari menyoroti adanya ketimpangan yang perlu ditelusuri lebih jauh. Di sejumlah lokasi sekitar Bireuen, perkebunan kelapa sawit dinilai relatif aman dari dampak konflik, sementara masyarakat petani kecil di sejumlah kampung masih menghadapi kerusakan kebun dan ancaman kehilangan sumber penghidupan.

Terdapat pula dugaan mengenai keterlibatan pihak-pihak di tingkat desa yang menghambat komunikasi atau negosiasi masyarakat dengan perusahaan. Dugaan ini tentu memerlukan penelusuran dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.

Namun, persoalan utamanya tetap perlu dijawab: sejauh mana perusahaan yang beroperasi di sekitar lanskap konflik telah mengambil tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik gajah-manusia?

Jangan sampai perusahaan menikmati manfaat ekonomi dari pemanfaatan ruang, sementara masyarakat kecil harus menanggung sendiri konsekuensi ekologis yang muncul di sekitarnya.

Jika perusahaan memiliki kewajiban terhadap keberlanjutan lingkungan, maka keterlibatannya dalam pencegahan konflik dan pemulihan lanskap harus menjadi bagian dari evaluasi yang transparan.

Konservasi tidak boleh hanya menjadi beban petani kecil, sementara aktor-aktor ekonomi yang memiliki sumber daya jauh lebih besar tidak tersentuh tanggung jawab yang proporsional.

Jangan Biarkan SRAK Menjadi Dokumen Berikutnya

Peluncuran Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Gajah Sumatera pada Agustus 2026 seharusnya menjadi momentum penting untuk memperbaiki pendekatan konservasi, termasuk penanganan konflik gajah-manusia.

Namun, kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya.

Indonesia tidak kekurangan dokumen perencanaan, regulasi, strategi, maupun rekomendasi hasil penelitian. Yang sering kali menjadi persoalan adalah bagaimana semua itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.

Jika persoalan mendasar di Peusangan belum diselesaikan, SRAK berisiko menghadapi masalah yang sama: menjadi dokumen yang bagus dalam perencanaan, tetapi tidak cukup kuat ketika berhadapan dengan kenyataan masyarakat.

Setidaknya ada tiga agenda mendesak yang harus diselesaikan.

Pertama, Pemerintah Aceh harus segera memperjelas dan menuntaskan aturan pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019, termasuk mekanisme penilaian kerugian, kompensasi, dan pemulihan masyarakat terdampak konflik satwa liar.

Kedua, pemerintah harus membangun sistem koordinasi lintas kabupaten melalui Satgas tingkat provinsi yang bekerja berdasarkan satu rencana pengelolaan lanskap DAS Peusangan.

Ketiga, pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap keterlibatan dan tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan konflik, termasuk memastikan kewajiban lingkungan dan sosial mereka dilaksanakan secara transparan.

Selain itu, pendekatan konservasi harus bergeser dari sekadar pengusiran menjadi pencegahan, pemulihan habitat, pengelolaan koridor gajah, dan pembangunan sistem koeksistensi yang melibatkan masyarakat.

Konservasi Tidak Boleh Mengorbankan Kemanusiaan

Kita harus memahami bahwa gajah bukan musuh manusia. Gajah merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus dilindungi. Tetapi masyarakat yang hidup di sekitar habitatnya juga bukan musuh konservasi.

Petani yang kehilangan tanaman akibat gajah tidak boleh dianggap sebagai pihak yang harus menerima seluruh risiko hanya karena mereka tinggal di sekitar kawasan pergerakan satwa liar.

Sebaliknya, melindungi masyarakat bukan berarti membenarkan tindakan yang mengancam keselamatan gajah.

Keduanya harus ditempatkan dalam satu kerangka keadilan ekologis.

Negara harus hadir untuk memastikan bahwa perlindungan satwa liar berjalan beriringan dengan perlindungan kehidupan masyarakat. Tidak boleh ada pihak yang terus-menerus menanggung kerugian, sementara pihak lain hanya hadir dalam bentuk kebijakan dan seremonial.

Sudah waktunya pemerintah berhenti mengukur keberhasilan konservasi hanya dari berapa banyak gajah yang berhasil dihalau atau diamankan.

Keberhasilan konservasi juga harus diukur dari berapa banyak konflik yang berhasil dicegah, berapa banyak habitat yang dipulihkan, berapa banyak masyarakat yang terlindungi, dan seberapa jelas tanggung jawab setiap pihak.

Sebab, jika setiap kali gajah merusak kebun rakyat pemerintah hanya datang untuk mengusir gajah, tetapi tidak pernah datang untuk memulihkan kehidupan petani, maka sesungguhnya ada persoalan besar dalam cara negara memahami konservasi.

Gajah tidak bisa disalahkan karena mengikuti naluri ekologisnya. Petani tidak bisa disalahkan karena mempertahankan sumber penghidupannya. Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab ketika negara gagal mempertemukan kepentingan keduanya?

Pertanyaan itulah yang seharusnya dijawab oleh Pemerintah Aceh, bukan sekadar dengan regulasi baru, melainkan dengan keberanian menuntaskan regulasi yang sudah ada.

Karena konservasi yang tidak memberikan keadilan kepada masyarakat pada akhirnya hanya akan melahirkan konflik baru.

Dan DAS Peusangan tidak membutuhkan lebih banyak dokumen. Peusangan membutuhkan keberanian untuk melaksanakan apa yang selama ini hanya dijanjikan di atas kertas.


Eksplorasi konten lain dari KEN NEWS

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Eksplorasi konten lain dari KEN NEWS

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca