TAKENGON – Sebanyak 750 perempuan di Aceh Tengah akan terlibat dalam program Kebun Pangan Lokal Perempuan (KPP), inisiatif kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) serta lembaga terkait.
Program KPP merupakan upaya memperkuat ketahanan keluarga dengan memanfaatkan lahan sekitar yang kurang produktif, untuk menghasilkan pangan secara mandiri.
Selain itu, program tersebut ditujukan untuk penanganan stunting dan gizi, serta keberlanjutan lingkungan.
Di Aceh Tengah, program tersebut dilaksanakan oleh Ketua Forum DAS Kreung Peusangan (FDKP), yang akan terjun ke 25 desa, dengan melibatkan 30 perempuan di setiap desa.
“Dalam program kita melibatkan teman-teman dari berbagai profesi dan berkolaborasi dehgan sejumlah lembaga di Aceh Tengah, mulai dari pemateri, pendamping, hingga fasilitator,” sebut Suhaimi, didampingi penanggungjawab kegiatan, Muhammad Jamil, disela kegiatan di Aceh Tengah, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan diawali dengan pelatihan di 6 desa, yakni Karang Ampar, Bah, Arul Kumer, Atu Singkih dan Owaq serta Kalasegi.
Ia menjelaskan, pihaknya ditunjuk KemenPPPA sebagai penyelenggara program, untuk terlibat dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas perempuan di tanah Gayo, Aceh Tengah.
Apalagi daerah tersebut merupakan salah satu daerah terdampak bencana parah pada akhir November 2026 lalu.
“Kita tahu, bagaimana masyarakat Gayo di Aceh ini, sempat terisolasi selama beberapa bulan, dan sempat mengalami krisis pangan karena rusaknya berbagai infrastruktur, maka menjadi tantangan untuk mempertahankan kebun pangan lokal,” jelas Suhaimi.
Ia menyebut, tim yang terlibat akan melatih dan mendampingi 750 perempuan untuk bercocok tanam di lahan kosong atau lahan yang layak untuk ditanami disekitar rumah mereka.
“Jenis tanam akan disesuaikan dengan kondisi alam desa mereka, dan juga akan dilatih pembuatan kompos, supaya mereka bisa berkebun secara mandiri,” ungkap dia.
Tak hanya di Aceh Tengah, Suhaimi menyebut program KPP KemenPPPA juga menyentuh Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Utara.
“Awalnya Tamiang juga masuk, namun karena Pemkabnya minta pending karena menghadapi bencana secara terus menerus, makanya tahun ini tidak terlibat,” ungkap Suhaimi.
Ia pun berharap, masyarakat di Aceh Tengah bisa mandiri dalam mengembangkan pangan lokal, karena daerah tersebut dianggap subut dan menghasilkan pangan lokal yang baik untuk konsumsi rumah tangga.
“Perempuan-perempuan terdahulu bisa membuat pembibitan sendiri, bisa menanam sendiri, bisa memenuhi kebutuhan dapur dari sekitar perkarangan rumah, dan budaya ini harus dipertahankan. Karena tidak banyak daerah di Indonesia yang punya lahan sesubur ini,” pungkas dia
Kontributor: IB
Eksplorasi konten lain dari KEN NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
