Gedung Ummi Takengon, Senin pagi 4 Agustus 2025, kembali menjadi saksi bisu perputaran roda birokrasi Aceh Tengah. Di hadapan para saksi, Bupati Haili Yoga resmi melantik 19 pejabat eselon II secara definitif, menunjuk 6 pejabat sebagai pelaksana tugas (Plt), dan mempertahankan 9 pejabat lainnya pada jabatan tetap. Dalam atmosfer yang dibalut wajah-wajah penuh harap dan sorak formalitas, satu pertanyaan harus segera dilempar ke ruang publik: apakah kita sedang melahirkan pemimpin pelayanan, seperti kerap Haili Yoga – Muchsin Hasan katakan dalam masa kampanye lalu, atau menabur bibit baru calon koruptor?
Mutasi jabatan adalah hal lumrah dalam pemerintahan, tapi menjadi tidak lumrah saat ia berubah menjadi arena kompromi, penggiringan loyalitas, dan kesempatan mempertebal dompet pribadi. Terlalu banyak pengalaman buruk yang berakar dari niat baik bernama pelantikan. Banyak kepala dinas yang dulu dilantik dengan ucapan syukur dan janji pengabdian, kini justru berakhir di ruang tahanan.
Kini, ketika Haili Yoga menaruh kepercayaan kepada 34 pejabat dalam satu gerbong, masyarakat Aceh Tengah berhak bertanya: siapa mereka? Apa rekam jejaknya? Dan yang lebih penting—apa komitmen mereka terhadap akuntabilitas anggaran dan pelayanan publik?
Publik tidak butuh kepala dinas yang hanya jago rapat dan sibuk pamer papan bunga di halaman kantor APH. Kami tidak sedang mencari manajer proyek yang getol “tandatangan” demi fee belakang meja. Kami butuh pejabat yang takut korupsi bukan karena KPK, tapi karena nurani.
Terlebih, konteks Aceh Tengah tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja. Infrastruktur tambal-sulam, layanan kesehatan yang belum merata, dan pertumbuhan ekonomi rakyat yang lebih banyak ditopang oleh keberanian petani kopi, palawija dan toke serta usaha mikro daripada keberpihakan anggaran. Di tengah situasi ini, jabatan adalah amanah, bukan hadiah.
Satu hal! Daerah ini masih defisit.
Dan untuk para pejabat yang dilantik, ingatlah: kalian bukan lagi calon, tapi definitif. Itu artinya, tanggung jawab kalian juga definitif. Jangan kalian nodai SK pelantikan itu dengan transaksi gelap, permainan anggaran, dan manipulasi proyek.
Jangan jadikan jabatan ini sebagai batu loncatan untuk menjilat, menjarah, atau menyiasati hukum. Ingatlah, rakyat makin pintar, wartawan makin galak, dan data makin terbuka. Tak ada lagi ruang bagi pejabat yang sok bersih tapi tangannya kotor saat lembaran SPJ dibuka.
Sudah saatnya memutus mata rantai tahunan, Kepala Dinas dari Aceh Tengah Tersangka Koruptor.
Dan kepada Bupati Haili Yoga, langkah ini akan dicatat dalam lembar sejarah kepemimpinan Anda. Apakah ini awal perubahan birokrasi yang profesional dan bersih, atau justru menambah daftar panjang kekecewaan terhadap elite yang tak pernah belajar dari kesalahan pendahulunya?
Akhirnya, satu kalimat sederhana untuk para pejabat yang baru dilantik:
Jika tidak bisa memperbaiki, tolong jangan merusak. Dan jika tak siap melayani, silakan mundur sebelum ditendang oleh waktu dan kemarahan publik.
