TAKENGON – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Aceh Tengah, Feri Yanto, S.P., mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia untuk segera meninjau dan mengevaluasi total proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1 & 2.
Desakan ini disampaikan seiring dengan penilaian bahwa pengerjaan proyek strategis tersebut terkesan sangat lamban dan penyelesaiannya terus berlarut-larut.
Feri menyoroti target operasional (Commercial Operation Date/COD) proyek yang terus berubah-ubah dan bergeser dari tahun ke tahun tanpa kepastian yang jelas, molornya megaproyek ini merupakan cerminan dari ketidakprofesionalan pihak PT PLN (Persero) dalam mengelola pengerjaan serta menyelesaikan berbagai dinamika kendala di lapangan.
“Ini bentuk ketidakprofesionalan PLN dalam pengerjaan dan penyelesaian persoalan di lapangan. Dampak dari terhambatnya proses pekerjaan ini sangat merugikan masyarakat dan juga keuangan negara,” tegas Feri dalam keterangannya, Sabtu (23/5).
Lebih lanjut, Ketua KNPI Aceh Tengah ini menjelaskan bahwa kehadiran PLTA Peusangan 1 & 2 sudah berada pada taraf yang sangat mendesak (urgen). Selama ini, wilayah Aceh Tengah pada khususnya, dan Provinsi Aceh pada umumnya, masih sangat bergantung pada pasokan arus listrik dari Provinsi Sumatra Utara.
Ketergantungan ini kerap menimbulkan masalah baru, mengingat jalur distribusi logistik daya dari Sumatra Utara sering kali mengalami gangguan teknis yang berujung pada pemadaman listrik secara berkala di wilayah Aceh.
“Aceh sangat membutuhkan kemandirian energi. Ketergantungan pasokan listrik dari Sumatra Utara yang seringkali bermasalah membuat pengoperasian PLTA Peusangan 1 & 2 ini sudah sangat mendesak. Kami meminta Menteri ESDM tidak tinggal diam dan segera mengevaluasi kinerja PLN di proyek ini,” pungkas Feri Yanto.
Proyek PLTA Peusangan yang memanfaatkan aliran Sungai Peusangan ini sejatinya diproyeksikan menjadi tulang punggung (backbone) kelistrikan energi terbarukan di tanah Gayo dan sekitarnya. Namun, ketidakpastian target rampungnya proyek terus memicu kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kepemudaan.
