Breaking News

GMNI Tuding Manipulasi Data Korban Bencana, Perkim Aceh Tengah: “Kami Ikhlas Membantu”

Meme akurasi data. Foto: Net

TAKENGON| KenNews.id – Polemik pendataan korban banjir dan longsor di Aceh Tengah terus bergulir. Setelah GMNI Aceh Tengah menuding adanya dugaan manipulasi data penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup), pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh Tengah memberikan tanggapan.

Kepala Dinas Perkim Aceh Tengah, Iwan Januari, menyebut pihaknya meminta GMNI menyampaikan data terkait tudingan manipulasi.

“Perkim ikhlas membantu masyarakat dalam mendata. Kalau ada yang beranggapan dimanipulasi itu hak mereka,” kata Iwan Januari melalui pesan WhatsApp kepada KenNews, Selasa malam, 10 Maret 2026

Namun pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru.

Pasalnya, dalam penanganan bencana, proses pendataan korban bukanlah sekadar bentuk “bantuan” atau kerja sukarela dari sebuah instansi pemerintah. Pendataan merupakan tugas dan tanggung jawab resmi pemerintah untuk memastikan setiap korban terdampak tercatat dan mendapatkan haknya.

Dalam situasi bencana, data menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan. Kesalahan dalam pendataan tidak hanya berdampak pada keterlambatan bantuan, tetapi juga dapat memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kehidupan pasca musibah.

Sementara itu, GMNI Aceh Tengah sebelumnya menilai proses pendataan korban banjir dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025 lalu tidak dilakukan secara maksimal. Dari total 161 desa terdampak, disebutkan masih banyak masyarakat yang hingga kini belum masuk dalam daftar penerima bantuan yang berhak.

Sekretaris GMNI Aceh Tengah, Hamzah Chibro, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak masyarakat korban bencana.

Menurutnya, sejak awal GMNI sudah mengingatkan pemerintah dalam forum Jitupasna agar pendataan dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur, termasuk relawan dan pengamat kebencanaan, guna memastikan tidak ada korban yang terlewat.

Di tengah proses pemulihan Aceh Tengah pasca bencana, masyarakat berharap pemerintah serius memastikan data korban benar-benar akurat agar bantuan sampai kepada mereka yang memang berhak menerimanya.