KenNews.id – Panic buying BBM yang terjadi di Aceh Tengah dan Bener Meriah beberapa hari terakhir bukan sekadar fenomena kepanikan masyarakat. Peristiwa ini membuka kembali persoalan lama yang selama ini dibiarkan: distribusi yang rapuh dan pengawasan yang lemah.
Antrean panjang di SPBU bukanlah hal baru di wilayah Gayo. Dalam kondisi normal saja, masyarakat sering harus menunggu lama untuk mendapatkan BBM. Ketika isu kelangkaan muncul, antrean itu dengan cepat berubah menjadi kepanikan. Warga berbondong-bondong datang ke SPBU, membeli BBM dalam jumlah besar, bahkan menggunakan jeriken untuk menyimpan cadangan.
Ironisnya, semua ini terjadi di tengah kebijakan penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi. Sistem tersebut diperkenalkan dengan tujuan memastikan subsidi tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan. Namun realitas di lapangan justru memperlihatkan banyak celah yang masih terbuka.
Salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah praktik pengisian berulang dalam satu hari. Kendaraan yang sama dapat kembali mengantre dan mengisi BBM berkali-kali. Jika sistem QR Code benar-benar terintegrasi dengan pengawasan yang ketat, seharusnya praktik seperti ini dapat dibatasi atau setidaknya terdeteksi dengan mudah.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kendaraan yang sama masih bisa melakukan pengisian berulang, sementara masyarakat lain harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan beberapa liter BBM. Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga mempercepat habisnya stok di SPBU.
Akibatnya, ketika isu kelangkaan muncul, kepanikan masyarakat menjadi tidak terhindarkan. Orang-orang berlomba membeli sebanyak mungkin karena merasa pasokan bisa habis kapan saja. Dalam situasi seperti ini, panic buying bukan lagi persoalan rasional atau tidak rasional, melainkan reaksi alami terhadap sistem yang tidak memberi kepastian.
Masalah lain yang memperparah keadaan adalah lemahnya pengawasan terhadap pembelian menggunakan jeriken. BBM yang seharusnya dikontrol melalui sistem digital tetap mengalir ke penjualan eceran. Harga di tingkat pengecer pun langsung melonjak setiap kali terjadi antrean panjang di SPBU.
Semua ini menunjukkan bahwa teknologi tanpa pengawasan yang serius hanya menjadi simbol kebijakan, bukan solusi nyata.
Di sisi lain, komunikasi publik juga sering terlambat. Penjelasan bahwa stok BBM sebenarnya aman biasanya baru muncul setelah masyarakat terlanjur panik dan antrean sudah terjadi di berbagai SPBU. Dalam manajemen krisis, keterlambatan informasi seperti ini hanya memperkuat ketidakpercayaan publik.
Aceh Tengah dan Bener Meriah memiliki karakter wilayah yang berbeda dengan kota besar. Jalur distribusi terbatas dan jumlah SPBU yang tidak banyak membuat sistem pasokan harus dirancang lebih sensitif terhadap potensi gangguan. Tanpa itu, sedikit saja isu beredar, dampaknya langsung terasa di seluruh wilayah.
Karena itu, panic buying yang terjadi hari ini seharusnya menjadi momentum evaluasi serius bagi pengelolaan distribusi BBM. Sistem QR Code perlu diiringi pengawasan nyata di lapangan, pembatasan pengisian berulang, serta kontrol yang jelas terhadap pembelian menggunakan jeriken.
Jika tidak, maka setiap kali muncul isu kecil, masyarakat akan kembali menghadapi situasi yang sama: antrean panjang, kepanikan, dan harga BBM eceran yang melonjak.
Pada akhirnya, publik hanya membutuhkan kepastian bahwa distribusi BBM dikelola secara adil dan transparan. Tanpa kepastian itu, teknologi secanggih apa pun akan tetap terasa sia-sia di mata masyarakat.
