KenNews.id – Hari ini, tepat setahun yang lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara resmi melantik Haili Yoga dan Muchsin Hasan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah periode 2025–2030 dalam rapat paripurna DPRK Aceh Tengah, yang berlangsung di Gedung Olah Seni Takengon, Selasa, 18 Februari 2025
Di awal masa pemerintahan, pasangan ini sempat menuai apresiasi publik. Keberanian mereka menertibkan persoalan Cangkul Padang di Danau Lut Tawar dianggap sebagai sinyal bahwa Aceh Tengah sedang memasuki era baru: era penegakan aturan, bukan era kompromi.
Namun harapan masyarakat tidak berhenti di situ. Publik menuntut lebih dari sekadar pembongkaran simbolik. Haili Yoga dinilai harus lebih berani, terutama dalam mendesak penegakan larangan reklamasi di kawasan sepadan Danau Lut Tawar, yang selama ini dianggap sebagai “wilayah bebas dosa” bagi kepentingan tertentu.
Bagi masyarakat, Danau Lut Tawar bukan sekadar objek wisata, tetapi sumber hidup. Maka ketika aturan tentang sepadan danau masih dilanggar, rakyat menilai pemerintah hanya berani pada hal-hal kecil, tetapi ragu ketika berhadapan dengan kepentingan besar.
Kepercayaan Mulai Retak Usai Pelantikan Pejabat
Sayangnya, gelombang optimisme itu tidak bertahan lama. Kepercayaan publik mulai menurun setelah pelantikan ratusan pejabat, mulai dari pejabat fungsional, kepala sekolah, hingga kepala puskesmas pada 11 Juli 2025.
Pelantikan besar-besaran tersebut justru memunculkan kritik tajam. Banyak pihak menilai Haili Yoga dan Muchsin Hasan tidak menempatkan orang yang tepat pada tempatnya.
Di mata masyarakat, pelantikan itu bukan sekadar rotasi birokrasi, tetapi ujian pertama: apakah pemerintahan ini berdiri di atas meritokrasi atau hanya sekadar bagi-bagi jabatan.
Dan hasil ujian itu membuat sebagian publik kecewa.
Bencana 26 November 2025: Ujian Besar yang Mengguncang Ekonomi
Di penghujung tahun pertama pemerintahan, Aceh Tengah diguncang bencana besar. Pada 26 November 2025 terjadi banjir bandang dan longsor yang memukul perekonomian rakyat hingga nyaris lumpuh.
Ironisnya, bencana tersebut tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Akibatnya, dukungan anggaran dan perhatian negara tidak sebesar yang diharapkan masyarakat. Warga terdampak terpaksa menunggu lebih lama, sementara kehidupan ekonomi sudah lebih dulu runtuh.
Masuknya Aceh Tengah ke tahun kedua kepemimpinan Haili Yoga–Muchsin Hasan membuat ekspektasi rakyat kembali meninggi, namun juga semakin keras. Karena rakyat tidak lagi butuh janji, melainkan bukti.
Tahun Kedua: Target PAD Rp175 Miliar Terancam Gagal
Memasuki tahun kedua periode 2025–2030, tantangan utama pemerintahan Haili Yoga adalah satu: uang.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tengah yang direncanakan hanya sebesar Rp175,46 miliar, dari total APBK sebesar Rp1,318 triliun, dinilai terlalu kecil dan sangat riskan tidak tercapai.
Apalagi hingga Februari, ekonomi masyarakat belum benar-benar pulih akibat bencana. Aktivitas perdagangan belum normal, sektor wisata belum stabil, dan daya beli masyarakat masih tertekan.
Jika PAD gagal dicapai, maka satu konsekuensinya jelas: program pembangunan akan tersandera.
Insentif Pemerintah Pusat: Kesempatan yang Harus Direbut
Selain menggenjot PAD, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga dituntut lebih agresif dalam memburu peluang lain, termasuk insentif dari program pemerintah pusat yang diberikan berdasarkan capaian tertentu.
Program seperti pengendalian inflasi, penurunan stunting, reformasi birokrasi, hingga percepatan pelayanan publik sering membuka peluang insentif yang dapat menambah pemasukan daerah.
Masalahnya, insentif hanya datang kepada daerah yang bekerja cepat, rapi, dan mampu memenuhi indikator. Ini bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan birokrasi lamban dan pejabat yang tidak kompeten.
Jika Haili Yoga serius ingin menyelamatkan keuangan daerah, maka tahun kedua adalah momentum “gas full”. Tidak ada lagi ruang untuk manuver setengah hati.
Defisit Anggaran: Momok yang Masih Mengintai
Di sektor ekonomi pemerintahan, satu hal yang terus menjadi ancaman adalah defisit anggaran.
Defisit bukan sekadar angka di atas kertas. Defisit berarti program pembangunan terhambat, pembayaran tertunda, proyek tersendat, dan pelayanan publik melambat.
Bagi masyarakat, defisit berarti penderitaan bertambah panjang.
Karena itu, jika pemerintahan Haili Yoga–Muchsin ingin menjaga kepercayaan rakyat, maka mereka harus menjawab pertanyaan sederhana namun sangat menentukan:
Apakah Aceh Tengah akan dibangun dengan keberanian, atau hanya dengan retorika?
Tahun kedua ini adalah titik kritis. Jika gagal membuktikan kinerja nyata, maka kepercayaan rakyat yang sudah retak akan berubah menjadi penolakan terbuka.
Dan jika itu terjadi, maka pemerintahan ini bukan hanya kehilangan dukungan, tapi kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.
