KenNews.id – Ada satu penyakit lama di Kampung Te Ni yang tak pernah mati: budaya menjilat pejabat.
Lebih parah lagi, penyakit ini mulai dianggap normal, bahkan seolah-olah jadi teori kepemimpinan: “pemimpin yang baik harus menciptakan penjilat yang baik.”
Kalimat ini kalau diterjemahkan ke bahasa rakyat Kampung artinya jelas: asal bapak senang, urusan rakyat belakangan.
Padahal pemimpin yang benar-benar kuat tidak butuh penjilat. Pemimpin yang kuat butuh orang yang berani berkata, “Aman Wen, Inen Ipak, ini salah.” Bukan orang yang mulutnya manis tapi otaknya kosong.
Masalahnya, di banyak kantor pemerintahan, yang naik jabatan sering bukan yang paling kerja, tapi yang paling pandai merapat. Yang rajin turun lapangan dianggap ancaman. Yang kritis dicap pembangkang. Yang diam dan angguk dianggap “paling loyal”.
Akhirnya, Kampung Te Ni bukan dibangun dengan ide, tapi dengan bisik-bisik. Bukan maju dengan kompetensi, tapi dengan kedekatan. Dan dari situlah lahir pejabat model Kampung klasik: tak punya prestasi, tapi punya akses.
Budaya penjilatan ini berbahaya karena merusak semuanya. Pemimpin hidup dalam dunia palsu, merasa hebat karena laporan dipoles. Merasa sukses karena setiap rapat penuh tepuk tangan. Padahal rakyat di luar ruangan menjerit, tapi suaranya tak sampai karena tertutup oleh mulut-mulut penjilat.
Kampung Te Ni tidak miskin anggaran. Kampung Te Ni kaya dana, kaya proyek, kaya program di atas kertas. Tapi Kampung Te Ni sering miskin arah, karena keputusan bukan lahir dari data, melainkan dari ego pemimpin yang dipelihara.
Jangan heran kalau Kampung Te Ni begini-begini aja. Selama pejabat lebih suka dipuji daripada diuji, maka Kampung Te Ni akan terus dipimpin bukan oleh pemimpin, tapi oleh raja kecil yang alergi kritik.
Dan kalau pemimpin butuh penjilat untuk merasa besar, maka itu bukan tanda kepemimpinan.
Itu tanda kekuasaan rapuh yang takut pada kebenaran.