TAKENGON | KenNews.id – 18 Agustus 2025
Tiga bulan berlalu sejak cuti besar dan cuti melanjutkan pendidikan, Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Aceh Tengah Subhandhy berakhir. Namun, kursi paling strategis dalam birokrasi kabupaten ini masih saja kosong, hanya diisi oleh seorang pelaksana tugas. Publik bertanya-tanya: sampai kapan roda birokrasi dipacu dengan mesin cadangan?
Sejak 18 Februari 2025, Subhandhy resmi cuti besar. Untuk mengisi kekosongan itu, Bupati Haili Yoga menunjuk Drs. Mursyid, M.Si, yang kala itu Asisten I Setdakab, sebagai Penjabat Sekda.
Setelah masa cuti berakhir pada 18 Mei 2025, Bukannya kembali, Subhandhy justru mengajukan tugas belajar S3 di Jakarta. Statusnya pun otomatis nonaktif, meninggalkan kursi definitif tanpa penghuni. Dari cuti panjang, kini berubah menjadi studi panjang.
“Benar, InshaAllah saya akan melanjutkan studi S3 di Jakarta. Segala administrasi telah kami persiapkan. Ucapan terima kasih kepada masyarakat Aceh Tengah atas dukungannya selama ini,” ujar Subhandhy.
Sekda bukanlah jabatan biasa. Ia adalah “motor penggerak birokrasi”, kata Bupati Haili Yoga sendiri. Namun bagaimana mungkin motor penggerak bisa berfungsi bila sumbunya dicopot? Mursyid memang bekerja sebagai Pj Sekda, tapi status penjabat hanya memberi mandat sementara, tidak penuh. Efeknya jelas: kebijakan strategis bisa tersendat, arah pembangunan bisa kabur, dan ASN di bawahnya gamang menentukan prioritas.
Hingga Peringatan HUT RI ke 80, 17 Agustus 2025, tak ada tanda-tanda pemerintah menutup kekosongan. Keputusan Gubernur Aceh No: BKA.800/063/P3/2025 memang merestui Mursyid sebagai Pj Sekda, tapi tanpa kepastian waktu. Artinya, birokrasi Aceh Tengah dibiarkan “berjalan dengan rem tangan”. Sementara Subhandhy resmi sibuk dengan dunia akademik.
Di warung kopi Takengon, pembicaraan tentang kursi kosong ini menjadi bahan sindiran dan dianggap lamban karena tak mampu menghadirkan pejabat definitif selama berbulan-bulan. Pertanyaan yang menggantung: kapan Bupati Haili Yoga melantik sekda definitif.
Mursyid, tentu, berusaha meyakinkan publik bahwa roda pemerintahan tetap berputar. Tapi masyarakat Aceh Tengah paham betul: bagaimana pun kerasnya Pj Sekda bekerja, tetap berbeda dengan Sekda definitif yang memiliki legitimasi penuh.