BANDA ACEH, KenNews.id – Proses uji kompetensi terhadap 20 pejabat eselon II Pemerintah Aceh yang berlangsung pada 23-24 Januari 2025 memunculkan polemik di tengah masyarakat.
“Banyak pihak menduga bahwa proses ini tidak lepas dari kepentingan pribadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal, dan sarat dengan nuansa politis” Tulis Verri Al-Buchari dalam rillis Pers yang diterima KenNews id Sabtu 25 Januari 2025 .
Ia menilai langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Safrizal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa perombakan kabinet dilakukan pada saat masa jabatannya hampir berakhir?
Walaupun secara regulasi hal ini dibenarkan, namun dari sisi etika, kebijakan hal ini tidak tepat, mengingat pelantikan gubernur definitif tinggal menghitung hari.
Verri juga menganggap Langkah ini juga menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap gubernur definitif yang akan segera dilantik.
“Kebijakan ini bisa saja menghambat ruang gerak pemerintahan baru untuk menjalankan program kerja sesuai visi misi yang telah di ucap dalam kampanye” Ujarnya.
Selain itu, peserta uji kompetensi kali ini didominasi oleh wajah-wajah lama yang sudah menempati posisi strategis dalam pemerintahan.
Bahkan, beberapa di antaranya saat ini masih menduduki jabatan penting, termasuk sebagai pimpinan di beberapa kabupaten/kota di Aceh, Hal ini memunculkan kesan bahwa Aceh tidak memiliki sumber daya manusia baru yang layak diberi kesempatan untuk mengelola pemerintahan secara profesional dan inovatif.
Pertanyaan besar muncul: apakah ini menunjukkan lemahnya regenerasi di tubuh birokrasi Aceh, ataukah ada agenda tertentu untuk mempertahankan status quo demi kepentingan tertentu?
Langkah mendadak ini dinilai tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga mempertegas kesan politisasi birokrasi di penghujung masa jabatan Pj Gubernur.
“Dalam masa transisi pemerintahan seperti saat ini, kebijakan yang diambil seharusnya berfokus pada stabilitas, bukan menciptakan kontroversi baru” Tegas Verri.
Koordinator Elemen Sipil Aceh itu juga mendesak transparansi penuh dalam proses ini dan mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, terutama menjelang pelantikan gubernur definitif.
‘Pemerintah Aceh harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak” Tutup Verri Al-Buchari.
