Breaking News

Empat Bulan Pascabanjir Bandang, Infrastruktur Rusak Parah, Pemerintah Dinilai Lamban

Kondisi jalan pasca banjir bandang dan tanah longsor menuju Bireuen. Foto: Tazkir

BENER MERIAH | KenNews.id – Empat bulan pascabanjir bandang yang melanda pada November 2025, kondisi infrastruktur di lintas Bireuen–Aceh Tengah–Bener Meriah masih jauh dari kata layak. Jalan rusak parah dan dinding penahan tanah yang rapuh dibiarkan tanpa penanganan serius, memunculkan kesan lambannya respons pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.

Kerusakan terlihat nyata di sejumlah titik, seperti Tenge Besi, Weh Porak, hingga Weh Kulus. Permukaan jalan dipenuhi batu, berlubang, dan tidak rata. Di sisi lain, dinding penahan tanah yang seharusnya menjadi pelindung justru tampak retak dan rawan longsor. Kondisi ini bukan sekadar mengganggu kenyamanan, tetapi telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna jalan.

Warga menyebut situasi ini sebagai “ngeri-ngeri”. Setiap perjalanan dipenuhi kecemasan, terutama saat melintas di pagi dan malam hari. Meski saat ini masih musim kemarau, risiko tetap tinggi. Kekhawatiran semakin besar ketika musim hujan tiba—air dipastikan akan memperparah kerusakan dan berpotensi memutus akses vital antarwilayah.

Ironisnya, hingga kini belum terlihat langkah konkret yang signifikan dari pihak terkait. Padahal, jalur ini merupakan akses penting yang menghubungkan mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi antar daerah. Lambannya penanganan memunculkan pertanyaan besar tentang prioritas pembangunan dan kepekaan terhadap kondisi di lapangan.

Surya, salah seorang pengendara lintas Bireuen–Bener Meriah, menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya datang meninjau tanpa tindakan nyata. Ia berharap ada langkah cepat sekaligus pengawasan berkelanjutan agar perbaikan tidak sekadar bersifat sementara.

“Infrastruktur itu kebutuhan dasar, bukan proyek musiman yang dikerjakan saat ramai sorotan saja,” ujarnya.

Masyarakat kini menunggu bukti, bukan janji. Perbaikan jalan dan penguatan dinding penahan harus segera dilakukan sebelum jatuh korban. Penanganan yang terus tertunda hanya akan memperbesar risiko, sekaligus memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka banjir bandang tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memperlihatkan rapuhnya komitmen dalam pemulihan pascabencana.

Penulis: Tazkir