TAKENGON| KenNews.id – Hingga siang hari, Minggu, 8 Maret 2026, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Takengon, Aceh Tengah, masih terlihat panjang. Kendaraan diesel, terutama dump truck, berjejer menunggu giliran mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi.
Namun yang terjadi di lapangan bukan sekadar antre karena kebutuhan operasional kendaraan. Ada praktik yang oleh para sopir sendiri disebut dengan istilah “kencing”.
Solar diisi penuh ke dalam tangki kendaraan, lalu setelah keluar dari SPBU disedot kembali dan dipindahkan ke jeriken atau wadah lain untuk disimpan sebagai stok.
Salah seorang sopir dump truck berinisial Ma kepada KenNews.id mengaku kebutuhan solar untuk satu unit truk sebenarnya tidak terlalu besar.
“Untuk kerja satu hari paling tidak sampai 100 liter. Sekali isi di SPBU juga bisa sampai 100 liter. Kalau memungkinkan ya isi lagi,” ujarnya.
Setelah itu, kata Ma, sebagian sopir akan menyedot kembali solar dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke wadah lain.
“Kawan-kawan banyak yang beli kemudian disedot, dipindahkan ke wadah lain untuk stok,” katanya.
Kekhawatiran para sopir ini salah satunya dipicu oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, yang menyebut stok BBM nasional hanya cukup untuk sekitar 20–25 hari.
Pernyataan itu mungkin dimaksudkan sebagai gambaran situasi energi nasional. Namun di lapangan, kalimat tersebut diterjemahkan secara berbeda: jika negara hanya punya cadangan untuk tiga minggu lebih sedikit, maka siapa yang menjamin distribusi besok tetap lancar?
Maka masyarakat bertindak dengan cara mereka sendiri: menimbun.
Di titik ini persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU. Persoalannya adalah hilangnya rasa percaya pada sistem distribusi energi negara.
Lebih ironis lagi, praktik “kencing solar” sebenarnya bukan cerita baru. Ini sudah lama terjadi di banyak daerah, terutama di wilayah yang pasokan BBM-nya sering tidak stabil. Solar diisi penuh menggunakan kendaraan, kemudian dipindahkan ke jeriken untuk dijual kembali atau disimpan.
Artinya, praktik ini bukan sesuatu yang tersembunyi. Ia terjadi terang-terangan, hampir di depan mata semua orang.
Pertanyaannya sederhana: di mana pengawasan?
Jika sistem QR Code untuk BBM bersubsidi diterapkan dengan alasan agar distribusi tepat sasaran, maka praktik seperti ini seharusnya menjadi alarm besar bahwa sistem tersebut masih penuh celah.
QR Code bisa membatasi siapa yang membeli. Tetapi jika BBM yang sudah dibeli bisa dengan mudah dipindahkan ke jeriken, maka sistem itu pada dasarnya hanya mengatur antrean, bukan mengontrol distribusi.
Negara terlihat sibuk mengatur prosedur, sementara praktik di lapangan berjalan dengan cara lama.
Akibatnya, yang terjadi adalah lingkaran kepanikan.
Orang menimbun karena takut kehabisan.
Orang lain ikut menimbun karena melihat orang lain menimbun.
Dan antrean pun menjadi semakin panjang.
Jika situasi ini dibiarkan, maka masalahnya bukan hanya kelangkaan solar di SPBU. Masalahnya adalah rusaknya kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi.
Dan ketika masyarakat mulai merasa harus menyelamatkan dirinya sendiri, itu biasanya pertanda bahwa sistem sudah tidak lagi meyakinkan.
