BENER MERIAH | KenNews.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bener Meriah melayangkan peringatan keras kepada Bupati Bener Meriah agar tidak melantik pejabat berstatus “rapor merah” untuk menduduki jabatan strategis Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
GMNI menilai, pelantikan pejabat dengan rekam jejak buruk akan menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Bahkan, organisasi mahasiswa tersebut menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi rutin setiap minggu apabila peringatan mereka diabaikan.
Ketua GMNI Bener Meriah, Toga, menegaskan bahwa langkah demonstrasi ini merupakan bentuk perlawanan demokratis demi menjaga pemerintahan daerah tetap berada pada jalur yang bersih dan profesional.
“Jika tetap dipaksakan, kami siap turun ke jalan setiap minggu. Ini bukan ancaman kosong, ini peringatan serius,” tegas Toga.
Menurut GMNI, status “rapor merah” bukan sekadar label, melainkan sinyal kuat bahwa pejabat tersebut memiliki catatan kinerja buruk, pelanggaran disiplin, atau persoalan integritas yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
GMNI menilai, apabila jabatan publik diisi oleh figur bermasalah, maka dampaknya akan langsung terasa pada masyarakat, mulai dari pelayanan yang semakin lambat, program pembangunan yang tersendat, hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Lebih jauh, GMNI menekankan bahwa saat ini Bener Meriah sedang berada dalam situasi yang membutuhkan birokrasi tanggap dan bersih, terutama dalam proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi.
“Pemulihan pasca bencana butuh pejabat yang bekerja cepat, bersih, dan punya komitmen. Kalau yang dilantik justru bermasalah, itu sama saja memperparah keadaan,” lanjutnya.
GMNI meminta Bupati Bener Meriah tidak menjadikan jabatan publik sebagai ruang kompromi politik atau tempat “parkir” bagi pihak-pihak yang gagal menjalankan tugas sebelumnya.
Mereka menegaskan bahwa pengisian jabatan di SKPK harus dilakukan secara objektif, ketat, serta berdasarkan kualitas dan kemampuan, bukan kedekatan, kepentingan, atau transaksi jabatan.
GMNI berharap ke depan jajaran SKPK benar-benar menjadi garda terdepan dalam melayani rakyat, bukan malah menjadi beban baru yang merusak birokrasi.
“Jabatan publik adalah amanah, bukan hadiah. Jangan rusak masa depan daerah ini hanya karena memaksakan orang yang salah di tempat yang salah,” pungkas Toga.
GMNI memastikan, jika pelantikan tetap dilakukan meskipun telah diperingatkan, maka mereka akan menggerakkan konsolidasi mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi damai namun tegas secara berkala di Kabupaten Bener Meriah.
