Aceh punya sejarah yang tidak main-main. Negeri ini pernah melahirkan perempuan yang bukan hanya kuat di rumah, tapi juga tangguh di medan perang. Nama seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Baren, hingga pasukan Inong Balee bukan sekadar catatan buku sejarah, tapi simbol martabat Aceh.
Namun hari ini, Aceh seperti mengalami kemunduran moral yang memalukan. Di saat kita bangga dengan kisah perempuan pejuang, realitas sosial justru menunjukkan fenomena baru: semakin banyak lelaki Aceh yang doyan menikah, tapi miskin tanggung jawab.
Mereka bukan menikah untuk membangun rumah tangga, melainkan menikah untuk mencari tempat hidup.
Modalnya bukan kerja keras, bukan penghasilan, bukan visi keluarga. Modalnya cuma satu: mokondo.
Pernikahan Perempuan Aceh Dulu adalah Strategi Perjuangan
Sejarah mencatat beberapa pahlawan perempuan Aceh menikah lebih dari satu kali. Tapi konteksnya jelas: Aceh saat itu sedang terbakar perang panjang melawan kolonialisme. Pernikahan menjadi bagian dari strategi, bagian dari estafet perjuangan.
Ketika seorang panglima gugur, perjuangan tidak boleh ikut mati. Maka pernikahan bukan sekadar urusan cinta, melainkan ikrar politik dan perlawanan. Cut Nyak Dhien menerima Teuku Umar dengan syarat: ia tetap ikut bertempur. Cut Meutia melanjutkan perjuangan setelah suami-suaminy gugur. Mereka menikah bukan untuk kenyamanan, tapi untuk mempertahankan perlawanan.
Mereka tidak mencari lelaki untuk menumpang hidup. Mereka mencari rekan seperjuangan.
Lelaki Aceh Kini Menikah untuk Memperpanjang Kemalasan
Bandingkan dengan kondisi sekarang. Banyak lelaki Aceh justru menjadikan pernikahan sebagai panggung ego dan pelampiasan syahwat yang dilegalkan.
Mereka cepat melamar, cepat akad, tapi lambat bekerja.
Ada yang tidak punya penghasilan tetap, tapi berani bicara soal “kepemimpinan rumah tangga”. Ada yang bergaya paling syar’i, tapi nafkah ditanggung istri. Ada yang ingin dihormati sebagai imam, tapi mentalnya masih anak-anak yang menunggu disuapi.
Lebih parah lagi, ada yang menjadikan perempuan sebagai sumber ekonomi: diperas tenaganya, diperas uangnya, diperas martabatnya. Sementara suaminya santai, berdiri di atas nama “laki-laki” tanpa pernah membuktikan diri sebagai laki-laki.
Ini bukan budaya Aceh. Ini penyakit sosial.
Syariat Dipakai untuk Menutupi Ketidakmampuan
Aceh sering mengklaim diri sebagai daerah bersyariat. Tapi kenyataannya, sebagian lelaki justru menggunakan syariat sebagai tameng untuk menutupi kegagalan hidup.
Syariat dijadikan slogan, bukan tanggung jawab.
Mereka menuntut perempuan taat, tapi tidak sanggup memberi rasa aman. Mereka menuntut istri tunduk, tapi tidak sanggup menjadi pelindung. Mereka menuntut rumah tangga “islami”, tapi perilakunya hanya memperpanjang ketidakadilan.
Jika ada lelaki yang menikah tanpa kemampuan menafkahi, lalu menjadikan istri sebagai tulang punggung, maka itu bukan kepemimpinan. Itu eksploitasi.
Dan kalau ada lelaki yang menganggap pernikahan hanya soal ranjang, maka itu bukan ibadah. Itu nafsu yang dibungkus akad.
Ini Pengkhianatan terhadap Warisan Sejarah Aceh
Dulu perempuan Aceh menikah sambil memanggul senjata. Hari ini banyak lelaki menikah sambil memanggul kemalasan.
Dulu perempuan Aceh kehilangan suami karena perang, lalu berdiri memimpin perlawanan. Hari ini ada lelaki yang bahkan belum perang melawan kemiskinan dirinya sendiri, tapi sudah ingin memimpin rumah tangga.
Aceh tidak kekurangan lelaki. Aceh kekurangan lelaki yang layak disebut lelaki.
Karena lelaki sejati bukan yang pandai melamar, tapi yang sanggup memikul beban. Bukan yang pandai bicara agama, tapi yang sanggup menjaga martabat keluarga.
Jika perempuan Aceh dulu menjadi simbol keberanian, maka lelaki mokondo hari ini adalah simbol kemunduran.
Dan yang paling menyakitkan: mereka hidup di tanah yang pernah melahirkan para pejuang, tapi memilih menjadi beban.
Aceh seharusnya malu. Bukan kepada dunia, tapi kepada sejarahnya sendiri.