KenNews.id- Itu satu kata yang paling tepat menggambarkan penanganan banjir dan longsor di Aceh, termasuk Aceh Tengah.
Sudah 75 hari pascabencana, namun yang terjadi di lapangan justru memalukan: negara seperti tidak hadir, pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten terlihat gagap, tidak sigap, dan kehilangan sense of crisis. Korban bencana masih hidup dari belas kasihan, bukan dari sistem penanganan yang layak.
Di Aceh Tengah, mayoritas korban masih bertahan di tenda atau menumpang di rumah saudara. Mereka bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan rasa aman, kesehatan, dan martabat hidup.
Di Kecamatan Celala, seperti di Kampung Kuyun, kondisi warga di Kemukiman Wih Ni Dusun Jamat, Atu Singkih Rusip Antara, hingga Kala Segi Kecamatan Bintang, memperlihatkan ironi yang menyayat: anak-anak sekolah dan warga berteduh di tenda BNPB. Tenda yang seharusnya hanya solusi beberapa hari, kini berubah menjadi “rumah permanen darurat” karena pemerintah gagal bergerak cepat.
Namun salah satu tempat yang paling menyedihkan, Kampung Kuyun. Korban bencana terpaksa buang hajat di depan rumah tetangga, hanya ditutup terpal. Ini bukan sekadar persoalan fasilitas, ini soal kehormatan manusia. Sudah lama sekali pemandangan seperti ini tidak terlihat di Aceh Tengah, dan kini muncul kembali bukan karena perang, bukan karena konflik, tetapi karena kelambanan pemerintah sendiri.
Bencana ini tidak hanya menghancurkan rumah, tetapi juga membuka kenyataan pahit: ketika warga membutuhkan perlindungan negara, yang datang justru diam, lamban, dan prosedural.
Jika setelah 75 hari korban masih hidup seperti ini, maka masalahnya bukan lagi bencana alam.
Masalahnya adalah bencana kelalaian.
