KenNews.id – Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata bahwa jika seekor domba mati di tepi Sungai Efrat karena kelalaiannya, maka ia takut Allah akan menanyakannya di Hari Kiamat. Prinsip ini sederhana namun kejam bagi penguasa: segala penderitaan di wilayah kekuasaan adalah cermin kegagalan kepemimpinan.
Mari kita uji prinsip itu dengan data dan kronologi Aceh, bukan dengan slogan.
26 November 2025: Bencana yang Bukan Datang Tiba-Tiba
Pada 26 November 2025, bebrapa kabupaten di Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, lahan pertanian, dan akses layanan dasar. Pemerintah menyebutnya bencana alam. Namun fakta di lapangan menunjukkan pola yang berulang: kerusakan daerah aliran sungai, perubahan tata guna lahan, dan lemahnya mitigasi.
Bencana ini bukan kejadian pertama, dan tidak muncul dari ruang hampa. Ia datang setelah bertahun-tahun peringatan soal kerentanan ekologis di wilayah hulu—peringatan yang lebih sering diabaikan daripada ditindaklanjuti.
Dalam logika Umar bin Khattab, pertanyaan bukan “berapa curah hujan?”, melainkan mengapa negara membiarkan wilayahnya tetap rapuh?
Pascabencana: Negara Lambat, Rakyat Menanggung Risiko
Setelah bencana, persoalan tidak berhenti—justru terbuka lebih jelas.
Beberapa puskesmas di wilayah terdampak dilaporkan lumpuh atau tidak optimal, memaksa warga dirujuk ke RSUD dengan cara darurat, termasuk menggunakan mobil bak terbuka. Ini bukan cerita tunggal, melainkan potret sistem layanan kesehatan yang rapuh saat krisis. Masyarakat kesulitan air bersih. Pelajar ke sekolah menggunakan sling baja dan perahu darurat.
Dalam paradigma birokrasi, ini disebut “keterbatasan fasilitas”.
Dalam paradigma Umar, ini adalah kelalaian yang menuntut pertanggungjawaban moral.
Jika seekor domba mati saja membuat Umar takut dihisab, bagaimana dengan pasien yang mempertaruhkan nyawa karena negara tak siap?
Lingkungan Rusak, Air Tak Pulih, Jawaban Tak Datang
Lebih dari dua bulan pascabencana, kualitas air di sejumlah sungai belum pulih, masih keruh dan diduga tercemar. Warga mempertanyakan dampak aktivitas di hulu, termasuk pertambangan dan pembukaan lahan, namun negara lebih sering diam atau saling lempar kewenangan.
Kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai isu teknis, bukan krisis kepemimpinan. Padahal di sinilah akar bencana berulang itu berada.
Umar bin Khattab tidak menunggu laporan laboratorium untuk merasa bersalah. Begitu ada mudarat yang berulang, ia tahu ada amanah yang gagal dijaga.
Pola yang Sama, Jawaban yang Sama
Dari bencana ke bencana, pola respons Aceh nyaris seragam:
1. Bencana terjadi
2. Pemerintah hadir dengan pernyataan dan kunjungan
3. Bantuan darurat disalurkan
4. Evaluasi struktural menguap
5. Risiko dibiarkan menumpuk
6. Bencana berikutnya datang
Yang berubah hanya tanggal dan lokasi. Yang tetap sama adalah ketiadaan tanggung jawab personal dari pemegang kekuasaan.
Dalam ajaran Umar, kekuasaan tanpa rasa takut pada pertanggungjawaban adalah awal kehancuran.
Domba Itu Bernama Warga Aceh
Hari ini, “domba di tepi Efrat” bukan metafora jauh. Ia bernama:
1. warga di bantaran sungai yang hidup tanpa perlindungan ekologis,
2. pasien yang menjadi korban sistem kesehatan darurat,
3. petani dan masyarakat kampung yang menanggung dampak kebijakan yang tak mereka putuskan,
4. Pelajar pergi ke sekolah dengan menaiki sling baja dan perahu.
Jika Umar bin Khattab hidup di Aceh hari ini, ia tidak akan sibuk mencari kambing hitam. Ia akan mencari cermin, lalu menunjuk dirinya sendiri.
Pertanyaannya sekarang:
masihkah para pemimpin Aceh memiliki keberanian moral untuk melakukan hal yang sama?
