KenNews.id – Di Aceh, kekaguman publik terhadap seorang tokoh sering kali tidak berhenti pada soal kebijakan atau penampilan lahiriah. Ia menyatu dengan sejarah, luka kolektif, adat, dan ingatan panjang tentang perjuangan. Itulah konteks yang menjelaskan mengapa Muzakir Manaf—atau yang lebih akrab disebut Mualem—tetap dikagumi sebagian masyarakat, bahkan ketika isu poligami kembali menyeruak dan menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Penerimaan terhadap poligami di Aceh tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial-budaya yang khas. Aceh memiliki otonomi khusus dengan penerapan Syariat Islam, di mana poligami secara normatif dipandang sah secara hukum agama. Dalam praktik sosial tertentu, poligami tidak selalu dianggap sebagai aib moral, melainkan sebagai pilihan hidup yang dilegitimasi oleh tafsir keagamaan dan adat. Apalagi jika pelakunya adalah tokoh dengan kemampuan ekonomi dan status sosial yang mapan—dua hal yang dalam tradisi lama Aceh sering diasosiasikan dengan “kelayakan” untuk memikul tanggung jawab lebih besar.
Namun, kekaguman terhadap Mualem jauh melampaui soal legitimasi budaya semata. Ia bertumpu pada narasi sejarah yang kuat. Sebelum menjadi Gubernur Aceh, Mualem adalah Panglima Gerakan Aceh Merdeka, sosok yang diasosiasikan dengan perlawanan, pengorbanan, dan harga diri orang Aceh di masa konflik. Identitas ini menempel kuat dan membentuk cara publik memandang dirinya. Bagi sebagian orang, jasa di masa lalu menciptakan semacam “kredit moral” yang membuat urusan privatnya tidak lagi menjadi prioritas penilaian.
Posisi politik Mualem hari ini semakin mengukuhkan daya tahan citra tersebut. Sebagai Ketua Umum Partai Aceh sejak 2007 dan kini menjabat sebagai Gubernur, ia berada di pusat kekuasaan lokal dengan jaringan dukungan yang luas. Hubungan politiknya di tingkat nasional—termasuk kedekatan dengan figur-figur yang dulu berada di kubu berseberangan—memperkuat persepsi bahwa Mualem adalah aktor penting yang tidak bisa dipandang remeh. Dalam logika politik, kekuatan sering kali melahirkan toleransi.
Di titik inilah psikologi publik bekerja. Fenomena yang dikenal sebagai halo effect membuat prestasi dan citra positif di satu bidang “menyilaukan” penilaian di bidang lain. Kepemimpinan, ketegasan, dan wibawa Mualem sebagai mantan pejuang dan kepala daerah kerap menutupi atau melunakkan kritik terhadap kehidupan pribadinya. Bagi pendukung setianya, yang terpenting bukan siapa yang ia nikahi, melainkan apa yang ia lakukan untuk Aceh—terutama di tengah tantangan pascabencana, ekonomi, dan stabilitas politik daerah.
Isu tentang dugaan pernikahan ketiga Mualem yang viral pada Januari 2026 sendiri sejauh ini belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh Pemerintah Aceh. Publik hanya mengetahui bahwa Mualem memang telah memiliki dua istri sebelum menjabat sebagai Gubernur. Kekosongan klarifikasi ini justru menunjukkan satu hal penting: bagi sebagian masyarakat, isu tersebut bukan persoalan mendesak yang menuntut jawaban segera.
Singkatnya, daya pikat Mualem tidak lahir dari ketampanan fisik atau sensasi personal, melainkan dari perpaduan narasi heroik masa lalu, kekuatan politik masa kini, dan konteks sosial-budaya Aceh yang memberi ruang toleransi tertentu. Dalam persepsi pendukungnya, identitas Mualem sebagai pejuang dan pemimpin tetap lebih dominan daripada identitasnya di ranah privat. Dan selama narasi itu masih hidup, kritik personal akan selalu berhadapan dengan tembok sejarah dan loyalitas.
