ACEH TENGAH | KenNews.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak Bupati Aceh Tengah untuk tidak menutup mata terhadap buruknya pelayanan kesehatan pascabencana. Evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Kesehatan Aceh Tengah dinilai mendesak, menyusul lumpuhnya sejumlah Puskesmas dan lemahnya layanan dasar bagi masyarakat.
Sekretaris GMNI Aceh Tengah, Hamzah, dalam rilis yang diterima KenNews.id, Rabu, 21 Januari 2026 menyebut, sejak bencana melanda, justru muncul fakta memprihatinkan di lapangan. Beberapa Puskesmas tidak berfungsi optimal, bahkan ada yang nyaris tanpa pelayanan.
Salah satu yang disorot GMNI adalah Puskesmas Ketapang di Kecamatan Linge. Menurut Hamzah, fasilitas kesehatan tersebut sempat lumpuh dan gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.
Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Bintang. Seorang warga terpaksa dirujuk ke RSUD menggunakan mobil pikap, sebuah potret darurat yang mencerminkan rapuhnya sistem pelayanan kesehatan di daerah pascabencana.
Tak berhenti di situ, GMNI juga menyoroti praktik pelayanan di Puskesmas Isaq. Hamzah mengungkapkan, pasien kerap langsung diarahkan untuk dirujuk ke RSUD tanpa penanganan awal. Padahal, Puskesmas yang telah berstatus Instalasi Gawat Darurat (IGD) semestinya memberikan perawatan pertama sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Jika pasien langsung dirujuk tanpa tindakan awal, maka patut dipertanyakan fungsi IGD di Puskesmas tersebut,” tegas Hamzah.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah minimnya ketersediaan obat-obatan di sejumlah Puskesmas. Kondisi ini dinilai mempersempit ruang gerak tenaga medis dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang tengah membutuhkan pertolongan.
Atas situasi tersebut, GMNI menilai Bupati Aceh Tengah harus segera mengambil sikap tegas. Evaluasi total terhadap jajaran Dinas Kesehatan dianggap sebagai langkah wajib, terlebih kepala dinas yang baru dilantik harus diuji kapasitas dan keberpihakannya.
“Bupati harus memberi ultimatum yang jelas. Jangan sampai penempatan kepala dinas hanya menimbulkan kecurigaan publik sebagai titipan donatur, bukan karena kemampuan dan kinerja,” ujar Hamzah.
Menurut GMNI, pelayanan kesehatan tidak boleh dikorbankan oleh kompromi politik. Kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan jika pemerintah berani memastikan bahwa seluruh jajaran Dinas Kesehatan bekerja profesional dan benar-benar melayani rakyat di seluruh wilayah Aceh Tengah.
