BENER MERIAH | KenNews.id – Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kabupaten Bener Meriah mendesak DPRK setempat segera mengirimkan surat resmi kepada Bupati Bener Meriah untuk diteruskan kepada Gubernur Aceh. Desakan ini menyusul kebijakan sepihak para pengusaha galian C yang menaikkan harga material di tengah kondisi daerah yang masih dilanda bencana.
TIDAR menilai langkah DPRK tersebut krusial sebagai pintu masuk bagi Pemerintah Aceh untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha galian C yang dinilai merugikan masyarakat luas dan mengabaikan rasa keadilan publik.
Ketua TIDAR Bener Meriah, Setiadi Miranda, menegaskan bahwa kenaikan harga material dilakukan tanpa penjelasan yang transparan dan rasional kepada masyarakat. Ironisnya, kebijakan itu justru diberlakukan saat warga dan pemerintah daerah tengah fokus pada pemulihan pascabencana.
“Kenaikan harga ini dilakukan di tengah kondisi darurat bencana. Alasan kenaikannya tidak pernah dijelaskan secara terbuka dan masuk akal. Ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Setiadi, Selasa, 13 Januari 2026.
TIDAR juga menyoroti hasil audiensi yang digelar di Kantor DPRK Bener Meriah pada Selasa, 13 Januari 2026, antara para pengusaha galian C dengan sopir dump truck asal Bener Meriah dan Aceh Tengah. Dalam pertemuan tersebut, tidak tercapai kesepakatan apa pun, sementara kebijakan kenaikan harga tetap diberlakukan secara sepihak oleh pengusaha.
Kondisi itu, menurut TIDAR, semakin memperkuat alasan perlunya intervensi serius dari Pemerintah Aceh.
“Atas dasar itu, kami mendesak DPRK Bener Meriah agar menggunakan kewenangannya menyurati Bupati dan meminta Gubernur Aceh bertindak tegas, termasuk mencabut izin galian C yang terbukti tidak mematuhi prinsip keadilan dan kepentingan publik,” ujar Setiadi.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan sektor strategis seperti material bangunan dikendalikan oleh segelintir pengusaha yang mengabaikan kondisi sosial, ekonomi, dan penderitaan masyarakat pascabencana.
