TAKENGON | KenNews.id– Pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghancurkan kawasan permukiman warga di Kemukiman Weh Ni Dusun Jamat, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, pada 26 November 2025 lalu, pemerintah daerah merencanakan relokasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman.
Bencana tersebut dipicu oleh rusaknya hutan alam di kawasan hulu, yang selama ini menjadi benteng alami wilayah tersebut.
Kemukiman Weh Ni Dusun Jamat terdiri dari lima kampung, yakni Kampung Linge, Jamat, Delung Sekinel, Reje Payung, dan Kute Ni Reje. Akibat bencana tersebut, sedikitnya 412 Kepala Keluarga (KK) dilaporkan kehilangan rumah tinggal sekaligus mata pencaharian, sehingga kondisi mereka dinilai sangat mendesak untuk segera direlokasi secara permanen.
Rencana relokasi ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRK Aceh Tengah dari Partai Demokrat, Khairul Ahadian. Ia menilai relokasi bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan masa depan masyarakat terdampak.
Khairul yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Keramat Mupakat menekankan pentingnya pembentukan kawasan permukiman terpadu bagi warga dari empat kampung, yakni Kute Ni Reje, Jamat, Delung Sekinel, dan Reje Payung, untuk direlokasi secara total ke satu kawasan baru yang aman dari bencana. Sementara itu, masyarakat Kampung Linge diarahkan untuk tetap bermukim di kampung asal, dengan lokasi mata pencaharian dipusatkan bersama kampung lain di kawasan relokasi.
Berdasarkan informasi yang ia terima dari tokoh adat dan masyarakat setempat, Khairul menyebut terdapat lokasi yang sangat representatif untuk dijadikan kawasan permukiman terpadu. Lokasi tersebut berada di antara wilayah Kampung Delung Sekinel dan Jamat, tepatnya di kawasan Pangkat.
“Ideal sekali. Di sana tersedia sekitar 50 hektare lahan yang sangat cocok untuk permukiman dan kurang lebih 1.000 hektare lahan potensial untuk pertanian,” ujar Khairul yang akrab disapa Irul kepada KenNews.id, Kamis, 8 Januari 2026.
Irul menilai kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai proyek strategis bersama yang tidak hanya memindahkan warga dari zona rawan bencana, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Kemukiman Weh Ni Dusun Jamat.
Ia berharap konsep relokasi ini dapat dirancang menyerupai pola transmigrasi lokal, di mana pemerintah hadir secara penuh dengan memberikan jatah hidup, bantuan perumahan, serta modal usaha hingga masyarakat benar-benar mandiri dan berdaya.
Lebih jauh, Irul mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk mengajak seluruh anggota DPRK Aceh Tengah berpartisipasi aktif dalam pembangunan kawasan relokasi tersebut. Salah satunya melalui pengalokasian dana pokok-pokok pikiran (pokir) secara kolektif dan terarah.
“Ini harus menjadi proyek bersama. Kalau masyarakat, Pemda, dan DPRK bersatu, kawasan relokasi ini bisa menjadi tempat hidup baru yang aman, produktif, dan bermartabat bagi masyarakat di daerah tersebut yang hari ini kehilangan segalanya,” tegasnya.
