TAKENGON | KenNews.id– Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh Tengah pada 26 November 2025 bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan keras tentang rapuhnya fondasi ekonomi rakyat. Jalan kebun terputus, irigasi hancur, sawah dan ladang terkubur material longsor. Dalam sekejap, sentra produksi lumpuh—dan di situlah kemiskinan mulai mengintai.
Anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah dari Partai Demokrat, Khairul Ahadian, menilai pasca bencana seharusnya Pemerintah Daerah tidak berhenti pada pendataan kerusakan dan penyaluran bantuan darurat semata. Yang jauh lebih mendesak adalah pemulihan sentra produksi pertanian, agar rakyat tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan.
“Bencana sudah lewat, tapi dampaknya masih dirasakan sampai hari ini. Kalau sentra produksi tidak segera dibenahi, kemiskinan hanya soal waktu,” tegas Khairul kepada KenNews.id, Rabu, 7 Januari 2026.
Menurutnya, banjir bandang dan longsor membuka mata banyak pihak bahwa infrastruktur dasar—jalan ke kebun dan saluran irigasi—selama ini terlalu lama diabaikan. Saat hujan ekstrem datang, semuanya runtuh bersamaan: akses terputus, hasil panen gagal keluar, dan penghasilan petani hilang.
Di tengah situasi pasca bencana itu, Khairul memilih bergerak tanpa menunggu skema panjang birokrasi. Bersama masyarakat, ia melakukan perbaikan jalan dan irigasi ke sentra produksi secara gotong-royong.
“Saya sediakan alat berat, masyarakat sediakan minyak. Ini bukan proyek, ini upaya bertahan hidup,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Irul, berlatar belakang pengusaha dan memiliki sejumlah alat berat, telah bekerja bersama masyarakat di Kampung Nosar dan Kenawat. Setelah dua kampung itu, perbaikan akan dilanjutkan ke kampung lain di daerah pemilihannya yang telah didata tim.
Khairul menegaskan, pemulihan infrastruktur ke sentra produksi pasca banjir dan longsor adalah kunci agar masyarakat bisa kembali bekerja, berusaha, dan memenuhi kebutuhannya secara mandiri—tanpa terus bergantung pada bantuan pemerintah maupun relawan.
“Bantuan itu penting saat darurat. Tapi setelah itu, rakyat butuh jalan dan air untuk bekerja. Kalau ini diabaikan, bencana alam akan berubah menjadi bencana sosial,” tutupnya.
Banjir bandang 26 November 2025 telah berlalu, namun jika Pemda gagal menjadikannya pelajaran, Aceh Tengah hanya sedang menunggu bencana berikutnya—kali ini bernama kemiskinan struktural.
