BANDA ACEH | KenNews.id — Dengan gaya lugas dan tanpa basa-basi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, memimpin rapat daring bersama Pengawas Sekolah dari 23 kabupaten/kota pada Kamis, 23 Oktober 2025.
“Mengapa dinas sangat memerlukan pengawas sekolah?” tanya Murthalamuddin membuka rapat. “Karena pengawas memiliki tugas memantau pelaksanaan pendidikan di sekolah serta mewakili dinas menyampaikan, mengawal, dan memastikan kebijakan berjalan. Pengawasan adalah tugas fungsional langsung di lapangan. Dinas Pendidikan tidak mungkin sukses tanpa peran pengawas,” tegasnya.
Dia menekankan bahwa pengawas wajib mengetahui setiap perkembangan di sekolah binaannya dan bertanggung jawab penuh terhadap mutu pendidikan.
“Kepala Cabang wajib memberi ruang bagi pengawas. Semua laporan harus ditindaklanjuti. Mutasi kepala sekolah dan guru harus melalui rekomendasi pengawas pembina,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan rencana pengawas silang antar kabupaten agar persoalan sekolah dapat ditangani lebih objektif.
Murthalamuddin berkomitmen memperkuat sinergi dengan pengawas: “Akan ada pertemuan lanjutan dengan seluruh pengawas sekolah. Demi kemajuan pendidikan Aceh, apapun akan saya tempuh.”
Dalam sesi tanya jawab, Iskandar Muda, Pengawas Gayo Lues, mengusulkan agar tupoksi pengawas dicantumkan dalam SK Pelimpahan Wewenang Kepala Dinas kepada Cabang Dinas atau melalui SK khusus, agar kebijakan tidak berubah tiap pergantian kepala dinas.
Ia juga menyoroti pentingnya BOS Provinsi Aceh, dengan indeks yang tidak hanya berdasarkan jumlah siswa, melainkan memperhatikan kekhususan Aceh seperti program BEREH, Kurikulum Muatan Lokal Aceh, magang industri SMK, entrepreneurship islami, serta pengembangan profesional guru dan pengawas.
BOS daerah diharapkan menjadi solusi pemerataan agar sekolah kecil di daerah 3T dapat sejajar dengan sekolah besar.
Sementara itu, Baharuddin dari Aceh Besar mendukung langkah kadisdik dan mengusulkan adanya instrumen evaluasi kemajuan pendidikan sesuai kebijakan akreditasi terbaru. Timbul Suroso dari Aceh Tengah juga mengusulkan agar program BEREH dihidupkan kembali.
Permasalahan Pendidikan Aceh
Dalam dua dekade terakhir, terdapat enam masalah utama pendidikan Aceh:
- Kualitas guru dan tenaga pendidik — masih banyak guru yang belum kompeten. Guru adalah “kurikulum berjalan”; guru hebat melahirkan siswa hebat. Pelatihan berkelanjutan mutlak diperlukan.
- Fasilitas pendidikan minim — banyak SMA dan SMK belum memiliki laboratorium, perpustakaan, ruang praktik, bahkan lahan.
- Kurikulum belum relevan dengan kebutuhan industri — terutama di SMK, jurusan pertanian, pariwisata, dan kuliner perlu pendidikan kewirausahaan agar lulusan mandiri.
- Kesenjangan geografis dan ekonomi — siswa di daerah terpencil sulit mengakses sekolah berkualitas, dan banyak siswa kurang mampu berhenti sekolah meski ada bantuan BOS.
- Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan.
- Keterbatasan anggaran pendidikan, sehingga banyak program sekolah tidak berjalan maksimal.
Saran dan Solusi
• Pendampingan profesional oleh pengawas melalui coaching dan mentoring terbukti meningkatkan mutu sekolah. Daerah seperti Gayo Lues menjadi contoh keberhasilan pengawasan yang kuat.
• Peningkatan fasilitas pendidikan, terutama untuk SMK, agar sesuai dengan kebutuhan kejuruan.
• Kolaborasi dengan dunia industri di tingkat lokal hingga internasional untuk memperkuat relevansi pendidikan.
Akhirnya, disimpulkan “stabilo merah” yang harus dilakukan menuju Pendidikan Aceh Hebat adalah wajib ada terobosan hebat! Bantuan dana Pendidikan provinsi Aceh adalah keharusan!. Peruntukannya telah dijelaskan di atas. Bersediakah Pemerintah Aceh menggelontorkan?
Penulis: Iskandar Muda/Pengawas Sekolah-Dinas Pendidikan Aceh