BENER MERIAH – Kamis, 9 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB, ruang Oproom Setdakab Bener Meriah dipastikan menjadi ruang bagi pergeseran kekuasaan kecil namun bergema besar. Di bawah tangan dingin Bupati Tagore Abubakar, tujuh pejabat eselon III akan dilantik dan diambil sumpah jabatan. Namun dari seluruh nama itu, satu pergantian menjadi sorotan paling tajam: Sri Tabahhati resmi dicopot dari jabatan Direktur RSUD Muyang Kute.
Pergantian ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor: Peg.821.4/255/Kpts/2025, yang ditandatangani langsung oleh Bupati Tagore Abubakar. SK tersebut menjadi palu pemecah diam panjang yang selama ini menyelimuti RSUD Muyang Kute—sebuah institusi yang dalam beberapa bulan terakhir disorot keras karena dugaan fraud BPJS Kesehatan senilai Rp800 juta
Langkah ini datang tak lama setelah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Bener Meriah melakukan tekanan publik yang intens. Dalam pernyataan mereka, GMNI menuding Sri Tabahhati tidak cakap dalam menjalankan tugas sebagai direktur, bahkan diduga membiarkan praktik manipulatif yang merugikan keuangan publik.
“Ini bukan hanya soal administrasi rumah sakit,” tegas salah seorang aktivis GMNI dalam aksi beberapa waktu lalu. “Ini soal etika birokrasi dan tanggung jawab terhadap uang rakyat. Bupati harus bertindak tegas sebelum kepercayaan publik benar-benar hancur.”
Kini, tindakan itu telah diambil. Melalui SK Nomor: Peg.821.4/255/Kpts/2025, Tagore Abubakar secara resmi mengakhiri masa jabatan Sri Tabahhati—sebuah keputusan yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tak lagi ingin bermain aman di tengah gelombang kritik publik.
Namun publik Bener Meriah tahu, pergantian pejabat bukan akhir dari cerita. Di balik setiap tanda tangan dan cap basah di atas SK, ada tanggung jawab besar yang belum dijawab: apakah dugaan fraud senilai Rp800 juta itu benar adanya, dan siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum?
Di tengah aroma birokrasi yang sering kali diselimuti basa-basi, pencopotan Sri Tabahhati bisa menjadi babak baru menuju transparansi—atau sekadar episode pergantian wajah dalam lingkar kekuasaan yang masih gelap.
Rakyat Bener Meriah kini menunggu, apakah pelantikan Kamis ini menjadi awal pembenahan pelayanan publik, atau justru sekadar mengganti nama di papan direktur tanpa menyentuh akar korupsi di tubuh RSUD Muyang Kute.
Karena di Bener Meriah itu, publik mulai lelah dengan pergantian tanpa perbaikan—dan Tagore Abubakar kini sedang diuji: apakah SK yang ia tanda tangani hanyalah simbol formalitas, atau sebuah pernyataan perang terhadap kebusukan birokrasi.
