TAKENGON | KenNews.id – Fraksi PKS menyampaikan pendapat akhir terhadap rencana penetapan rancangan qanun tentang perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025, pada Rabu, 24 September 2025
“Kami memandang rencana penetapan rancangan qanun perubahan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025 merupakan instrumen penting dalam rangka menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika kebutuhan masyarakat, realisasi penerimaan, serta prioritas pembangunan daerah,” kata anggota Fraksi PKS dari Partai PKB, Saiful Ms Amirullah membacakan pandangan fraksinya.
Dalam rapat paripurna tersebut Fraksi PKS menyampaikan beberapa pokok pandangan sebagai berikut;
- Efektivitas dan Akurasi Perubahan Anggaran
Fraksi PKS menilai bahwa perubahan anggaran harus didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap capaian program sebelumnya. Perlu strategi yang baik untuk menghindari defisit anggaran pada masa yang akan datang. Setiap penyesuaian anggaran hendaknya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. - Optimalisasi Serapan PAD
Fraksi PKS mendorong agar OPD melakukan inovasi dan optimalisasi dalam menggali potensi PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah. Sistem pemungutan harus ditata ulang agar lebih transparan, akuntabel, dan berbasis digital, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik. - Prioritas Program Strategis
Perubahan anggaran harus memperhatikan sektor-sektor strategis, antara lain:
a. Perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, dan fasilitas publik;
b. Pelestarian lingkungan khususnya Danau Lut Tawar, yang membutuhkan regulasi dan penangangan khusus;
c. Perlu perhatian lebih terhadap petani kopi dan tanaman hortikultura untuk peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan, khususnya bantuan pupuk untuk petani yang membutuhkan;
d. Dinas pendidikan perlu melakukan optimalisasi penggunaan anggaran tepat sasaran, berhubung alokasi anggaran untuk dinas pendidikan cukup besar. - Penurunan Status Hutan Lindung
Untuk meningkatkan PAD di sektor pertanian dan perkebunan. Masyarakat menghadapi tantangan areal lahan produktif yang semakin terbatas, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan peningkatan produksi. Penurunan status hutan lindung menjadi lahan pertanian & perkebunan yang legal dan terkontrol dapat menjadi strategi yang layak untuk dilakukan. - Dalam rangka efektifitas kinerja pemerintah, Fraksi PKS mendorong Bupati untuk segera melaksanakan Seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) untuk penetapan eselon II, Dan juga menetapkan eselon III dan eselon IV di ruang lingkup SKPD Aceh Tengah.
- Meminta kepada Bupati Aceh Tengah untuk segera mengumumkan Direktur PDAM Tirta Tawar dan Direktur PD Tanoh Gayo
- Pengendalian harga gas elpiji 3kg di tingkat eceran perlu mendapat perhatian. Perlu peningkatan pengawasan pada penyaluran tingkat pangkalan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- Mengenai isu tambang ilegal, Pemerintah dapat melakukan terobosan dengan melakukan pendampingan proses izin tambang rakyat.
- Perlu penyesuaian zona nilai tanah agar lebih berpihak pada masyarakat, dan juga menyederhanakan mekanisme administrasi jual beli tanah.
- Menjadikan hasil Musrenbang kecamatan wajib dijadikan acuan utama dan program prioritas yang harus terealisasi dalam penyusunan APBK ke depan.
- Fraksi PKS memandang perlu melibatkan DPRK dalam membahas dan menyusunan perencanaan penggunaan anggaran Dana DAK, DAU, DOKA dan DBH.
Seperti diketahui susunan Fraksi PKS di DPRK Aceh Tengah adalah Syukri sebagai Ketua, Taqwa Wakil Ketua, Saiful Ms Amirullah (PKB) Sekretaris, Ikhasunuddin, Susilawati dan Azhari (PKB) Anggota.
