TAKENGON | KenNews.id – Aroma kopi arabika khas Gayo memenuhi ruang Café Ulu Nowih, Sabtu pagi menjelang siang, 06 September 2025. Di tengah suasana santai, Ketua DPD PKS Aceh Tengah, Ihsanuddin, melontarkan pernyataan yang tak bisa dianggap remeh—sebuah kalimat yang mendapat apresiasi tepuk tangan dari peserta yang hadir.
“Walaupun kita tidak secara tegas mengatakan Partai PKS merupakan oposisi terhadap eksekutif, tetapi saya mengarahkan anggota fraksi untuk bersikap kritis terhadap kebijakan dan dinamika di masyarakat,” tegas Ihsanuddin.
Kalimat singkat itu bagai alarm: PKS tidak akan duduk manis menjadi pendengar setia, melainkan siap berdiri sebagai pengingat keras bagi pemerintah daerah yang sering larut dalam seremonial dan lupa pada kerja substansial.
Sebelumnya, suasana diskusi yang awalnya cair berubah lebih serius ketika salah seorang peserta menantang dengan pertanyaan lugas: “Fraksi PKS harus dalam posisi yang jelas, menjadi oposisi atau pendukung pemda?”
Pertanyaan itu mewakili kegelisahan publik: rakyat sudah muak dengan politik yang penuh basa-basi, Pemda sibuk dengan memberi pin emas kepada anggota DPRK tetapi lupa terhadap ibu hamil yang didorong dengan grek untuk melahirkan.
Ihsanuddin, dengan nada tenang namun menusuk, menjawab dengan garis tegas— anggota Fraksi PKS harus kritis adalah jalan yang harus ditempuh.
Semoga, fraksi PKS di DPRK Aceh Tengah tidak akan sekadar menjadi “pengikut kebijakan,” melainkan penjaga nalar kritis rakyat yang kerap tertindas oleh keputusan politik.
Pernyataan ini bukan hanya sikap politik, melainkan juga ujian integritas: mampukah PKS benar-benar menjadi oposisi substantif tanpa label, ataukah kritik itu hanya sebatas jargon di meja kopi?
