Jamaika Minta Serapan Realisasi APBA 2025 Dipercepat

Banda Aceh, KenNews.id – Teungku Jamaika eks Jubir GAM wilayah Pase, meminta Sekretaris Daerah Aceh untuk segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025. Desakan ini disampaikan menyusul rendahnya capaian realisasi keuangan dan fisik hingga akhir Juli 2025.

Jamaika dalam rilisnya yang diterima KenNews.id, Kamis, 31 Juli 2025. Dari total pagu anggaran sebesar Rp 11.006.439.723.330, realisasi keuangan hingga 31 Juli 2025 baru mencapai Rp 3.885.273.223.335 atau 35,3 persen. Angka ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu 41,7 persen atau setara dengan Rp 4.589.685.364.628. Terdapat selisih realisasi sebesar Rp 704.412.141.293.

Jamaika mengkritisi bahwa pada sisi fisik, target hingga akhir Juli adalah sebesar 44 persen, namun realisasinya baru mencapai 38 persen atau senilai Rp 4.182.447.094.865. Dengan demikian, terdapat selisih realisasi fisik sebesar Rp 660.386.383.399 dari target yang telah ditetapkan.

“Hingga saat ini, rata-rata penyerapan anggaran oleh SKPA hanya berkisar Rp 555 miliar per bulan. Dengan sisa dana APBA sebesar Rp 7,1 triliun hingga akhir tahun, maka untuk menghabiskan seluruh anggaran, dibutuhkan penyerapan sekitar Rp 1,7 triliun per bulan selama empat bulan efektif ke depan. Kondisi ini dinilai tidak realistis dan berpotensi menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang tinggi,” ungkap Jamaika.

Jamaika berharap kepada Sekda Aceh selaku ketua tim TAPA Aceh untuk segera mengambil langkah upaya percepatan belanja anggaran agar program-program strategis tidak tertunda atau bahkan gagal terlaksana.

“Saya minta Sekda Aceh untuk segera mengoordinasikan percepatan pelaksanaan program. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh,” tegas Jamaika.

Diharapkan dengan mengoptimalkan koordinasi lintas SKPA, percepatan proses administrasi kegiatan sesuai regulasi, serta mengidentifikasi hambatan teknis di lapangan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap sektor bekerja sesuai timeline dan output yang telah ditetapkan dalam RKPA 2025.