Tiga Dinas Kunci, Tiga Kepala Harus Tajam — Trisula Kemajuan Aceh Tengah

Aceh Tengah hari ini butuh lebih dari sekadar niat baik. Ia butuh arah. Ia butuh kontrol. Ia butuh strategi. Dan semua itu bermuara pada tiga instansi yang menjadi jantung tata kelola pemerintahan daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK), dan Inspektorat Daerah. Tiga institusi ini adalah trisula yang seharusnya menancap kuat di dada pembangunan — bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi.

Namun pertanyaannya: apakah trisula ini benar-benar tajam? Ataukah justru tumpul dan hanya bergeming di atas kertas rencana, angka-angka semu, dan laporan tanpa makna?

Bappeda: Kompas yang Tersesat?

Bappeda bukan tempat menyalin program nasional ke dalam dokumen daerah. Ia adalah dapur strategis yang menentukan ke mana Aceh Tengah harus melangkah. Kepala Bappeda harus paham betul tentang “core business” instansinya: perencanaan yang tidak hanya normatif, tetapi futuristik dan berbasis data yang nyata, bukan pesanan elite politik atau permainan proyek.

Pimpinan Bappeda yang lemah akan membuat pembangunan daerah seperti kapal tanpa nahkoda. Anggaran habis, bangunan berdiri, tapi masyarakat tetap terpuruk dalam kemiskinan dan infrastruktur tambal sulam. Ini bukan soal teknis semata. Ini soal visi!

BPKK: Dompet Daerah yang Harus Dijaga dari Pemborosan dan Manipulasi

BPKK memegang jantung keuangan daerah. Namun sayangnya, banyak yang menganggapnya sekadar “tukang bayar”. Padahal, kantor ini harus menjadi pintu pertama pengawasan anggaran dan distribusi keuangan yang adil, efektif, serta berdampak langsung.

Kepala BPKK bukan hanya dituntut bisa membaca angka, tapi juga harus tahu impact dari setiap rupiah yang mengalir. Apakah anggaran itu akan menyulut pertumbuhan ekonomi lokal? Apakah ia akan mengurangi ketimpangan? Jika tidak, mengapa dibayar?

Inspektorat: Penjaga Moral atau Tukang Stempel?

Inspektorat adalah benteng integritas. Kepala Inspektorat haruslah orang berani — berani mengungkap, berani mencabut, berani membenahi, berani memberi rekomendasi kepada Bupati tentang kinerja dan capaian kepala dinas lainnya dan berani merekomendasikan untuk nonjob bagi kadis yang tak kompeten.

Kalau hanya jadi perpanjangan tangan atau pembersih dosa para koruptor, maka dia adalah bagian dari penyakit itu sendiri.

Tiga Kepala Harus Tahu Diri, Tahu Fungsi, dan Tahu Dampak

Ketiga pimpinan instansi ini tidak boleh ditunjuk karena loyalitas politik atau balas budi. Mereka harus orang-orang profesional, punya rekam jejak yang bisa diverifikasi, dan — ini yang terpenting — memahami sepenuhnya core business lembaga yang mereka pimpin.

Lebih dari itu, mereka juga harus punya insting dan kemampuan analitik lintas sektor. Apa artinya program Dinas Pertanian kalau Bappeda tidak sinkron? Apa gunanya pembangunan infrastruktur besar kalau BPKK tidak punya strategi fiskal jangka panjang? Dan apa jadinya pengawasan daerah kalau Inspektorat justru takut pada yang diawasi?

Saatnya Tajam, Bukan Tumpul

Aceh Tengah masih memiliki banyak sumber pendapatan yang bisa menjadi anggaran. Yang kurang adalah kepemimpinan di titik-titik strategis. Kalau kepala di tiga dinas vital ini salah orang, maka pembangunan akan terus seperti lingkaran setan — berputar-putar tanpa arah, tanpa evaluasi, dan tanpa dampak nyata bagi rakyat.

Trisula ini harus tajam, harus digunakan, dan harus diarahkan. Karena kalau tidak, Aceh Tengah hanya akan jadi daerah yang sibuk merencanakan tanpa membangun, sibuk membayar tanpa hasil, dan sibuk mengawasi tanpa keberanian.

Kalau para pemimpin di tiga dinas ini tak mampu, tak tahu diri, dan tak paham tanggung jawab, maka satu-satunya keputusan yang waras adalah: ganti sekarang, sebelum daerah ini makin tenggelam dalam ketidakpastian.