DPRK Aceh Utara Gelar Rapat Pleno, Pengalihan Beasiswa Santri dari Baitul Mal Jadi Pembahasan

Suasana Rapat Pleno masa persidangan II DPRK Aceh Utara. Foto: Untuk KenNews.id

ACEH UTARA, KenNews.id – Bertempat di Ruang Rapat Paripurna, DPRK Aceh Utara menggelar Rapat Paripurna mengenai Pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2025, Senin 6 Januari 2025.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali dan dihadiri oleh Anggota DPRK lainnya, Forkopimda dan juga beberapa tamu undangan lainnya.

Rapat kali ini membahas tentang pembukaan masa persidangan II untuk program pemerintah aceh utara tahun 2025.

Setelah rapat bersama forkopimda itu ditutup, Diskusi berlanjut dengan interupsi dari Mawardi, anggota DPRK fraksi Partai Aceh, ia menyoroti isu yang dianggap menggangkangi keputusan bersama, seperti pengalihan beasiswa santri di Baitul Mal dan dana Participating Interest (PI) yang diterima Pemda.

Informasi yang berhasil dihimpun Kennews.id, Mawardi, yang akrab disapa Tgk Adek itu meminta penjelasan tentang isu yang berkembang di media masa terkait dana sosial untuk santri dan meminta pihak pemerintah untuk tidak mengalokasikan PAD yang bersumber dari Participating Interest (PI) KKKS sebagai sumber untuk menggaji pegawai BUMD.

Dalam tanggapannya, Pj Sekda Aceh Utara Dayan Albar menjelaskan, “Isu Pengalihan dana sosial untuk santri itu tidak benar, yang kami tahu permohonan yang masuk ke Baitul Mall itu sudah mencapai 7.000 pemohon, sehingga perlu proses verifikasi dan validasi data yang betul-betul tepat sasaran,bmengingat ketersediaan anggaran hanya untuk 1.500 penerima”.

Meski demikian, Tajuddin ketua Komisi I DPRK Aceh Utara yang bermitra langsung dengan Baitul Mall tetap akan memanggil secara khusus terkait berkembangnya isu pengalihan beasiswa santri untuk tambahan pembangunan rumah kaum dhuafa tersebut.

Editor: Mustawalad