HMI Minta Panwaslih Jangan Amatiran Dalam Pengawasan Pilkada Aceh Tengah

TAKENGON, KenNews – Kepala Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan HMI cabang Takengon Bener Meriah, Heru Ramadhan minta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang dipilih oleh DPRK profesional dalam melakukan pengawasan pilkada di Aceh Tengah.

“Pemungutan suara tinggal menghitung
hari, seharusnya Panwaslih lebih meningkatkan pengawasan bukan asik jalan-jalan ke luar daerah,” kata Heru Ramadhan melalui rilis tertulisnya kepada KenNews.id, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Menurut informasi yang didapatkan Lembaga mahasiswa HMI, tempat Heru bernaung, Para komisioner dan pegawai sekretariatnya itu berangkat ke luar daerah bukan dalam rangka tupoksinya, “ini sangat disayangkan,”.

Panwaslih Aceh Tengah mendapatkan hibah sebesar 11 milyar, dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain.

“Panwaslih Aceh Tengah seharusnya menggunakan dana yang besar itu untuk pengawasa, karena dana besar itu berasal dari daerah yang masih defisit ini,’ kata Heru.

Menurut Heru, Panwaslih harus mepertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dan meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan

Sekarang ini, menurut Heru, dalam proses Pilkada banyak dugaan pelanggaran yang terjadi, seperti: adanya kampanye hitam di media sosial dan saling menyudutkan antar tim paslon.

“Ini bisa menjadi perpecahan dan sepertinya panwaslih hanya diam,” tambah Heru

Selain itu menurut Heru, ada indikasi keterlibatan ASN dalam mendukung Pasangan tertentu, penyelenggara yang tidak profesional serta indikasi politik uang.

“Seharusnya Panwaslih harus hadir untuk mengatasi itu semua,” terang Heru

Heru mengaku heran, Panwaslih tidak mengambil tindakan apa-apa, padahal pelanggaran ada di depan mata.

“Sampai hari ini, tidak ada porsi kerja Panwaslih yang terlihat,” sesal Heru

Heru merasa, Panwaslih seperti lembaga amatiran, mereka tidak turun ke lapangan, padahal ada pelanggaran yang nyata, seperti kampanye rasis yang dilakukan pasangan calon tertentu.

Juga terindikasi, terjadi penyalahgunaan jabatan camat, dan perusakaan APK yang marak terjadi.

“Panwaslih jangan diam menunggu laporan, dengan pengawas di tiap kecamatan dan desa seharusnya pengawasan bisa maksimal, jika tidak tau dan tidak bersikap mending panwaslih dibubarkan saja,” ujar Heru.

Editor: Mustawalad